Utang Indonesia terhadap Cina kini mencapai Rp248,4 triliun. Lebih banyak berasal dari utang swasta. Peranan Cina dalam ekonomi Indonesia, baik dalam bidang investasi maupun perdagangan, semakin besar.

Indonesia menjadi salah satu negara yang sangat antusias menyambut ajakan Cina untuk membangun infrastruktur melalui skema Belt Road Initiative (BRI). Ketika berlangsung Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) II Belt Road Initiative (BRI) di Beijing, Indonesia berhasil menggaet perusahaan Cina untuk diajak bekerja sama membiayai pembangunan infrastruktur. Pada acara itu, tepatnya 27 April 2019, sejumlah pengusaha Indonesia dan mitranya dari Cina menandatangani 23 memorandum of understanding (MoU) dalam rangka membangun aneka proyek.

Penandatanganan MoU ini memancing kritik dari Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon. Ia menilai utang Indonesia ke Cina sudah kelewat besar. Ia pun keberatan kalau Indonesia berutang lagi ke Cina. “Kita tentu harus menghormati RRC yang kini telah menjadi negara adidaya baru. Namun, di sisi lain, kita juga harus mewaspadai segala politik ekspansionis yang merugikan kepentingan nasional,” katanya.

Data Bank Indonesia melalui Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI) yang dirilis April 2019, menyebut posisi utang luar negeri pada Februari 2019 dari Pemerintah Cina sebesar US$17,7 miliar, atau setara Rp248,4 triliun dengan kurs Rp14.000. Dari jumlah tersebut, yang dikelola pemerintah sebesar Rp22,8 triliun. Sisanya, Rp 225,6 triliun dikelola swasta. Dalam hal ini, utang BUMN tercatat sebagai utang swasta.

Kekhawatiran Fadli Zon itu bukan hal baru. Pemerintah sudah menjelaskan jauh sebelum muncul kritik Fadli Zon, bahwa MoU antara Indonesia dan Cina dilakukan antarpengusaha atau business to business. Dengan demikian, kesepakatan itu tidak mengganggu anggaran negara.

“Saya garis bawahi, program Belt and Road itu tidak ada program G to G (government to government). Yang kita lakukan itu B to B. Jadi pinjaman itu tidak ada yang ke pemerintah Indonesia. Loan langsung ke proyek. Jadi proyek itu yang membayar loan itu tadi,” kata Luhut Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman saat mengadakan coffee morning bersama wartawan di Jakarta, Senin, 8 April 2019.

Skema kerja sama B to B itu, menurut Luhut, berbeda dengan apa yang dilakukan Sri Lanka dan Malaysia yang pinjamannya dibebankan kepada pemerintah. Ia juga membantah anggapan Indonesia dikendalikan Cina melalui investasi BRI. “Tidak akan mungkin kita biarkan negeri ini diatur oleh negara lain,” ujarnya.

Masih Ada Isu Lingkungan

Organisasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mengeluhkan soal energi kotor yang masih mendominasi pembangunan infrastruktur dalam skema BRI. Hal itu disampaikan Juru Kampanye Nasional WALHI, Edo Rakhman. Setidaknya proyek pembangkit listrik batu bara masih mendominasi pinjaman sektor listrik di BRI dan menyumbang porsi terbesar 42% dari pembiayaan sektor energi oleh bank-bank Cina pada 2018.

“Hal tersebut bertentangan dengan upaya global untuk menurunkan emisi. Terutama dari sektor energi, dari kesepakatan Paris Agreement, mengingat Indonesia dan Cina juga ada dalam bagian tersebut,” ujar Edo di kantor WALHI Mampang, Jakarta Selatan, 29 April 2019.

Hal ini tentu bertentangan dengan upaya global untuk menurunkan emisi terutama dari sektor energi. Negara-negara lain sudah mulai meninggalkan energi kotor batu bara. Namun Pemerintah Cina melalui pembiayaan bank-bank Cina, justru melanggengkan ketergantungan terhadap energi fosil.

Kekhawatiran tentang kerusakan lingkungan tersebut sudah menjadi perhatian pemerintah Indonesia. Luhut menyatakan, investasi asing, termasuk Cina yang beroperasi di Indonesia, harus memenuhi empat syarat. Pertama, ramah lingkungan. Kedua, memberikan nilai tambah. Ketiga, transfer teknologi. Keempat, tenaga kerja lokal diprioritaskan. “Kami pun menyampaikan empat kriteria itu tetap jadi pegangan,” ujarnya.

Deputi III Kemenko Maritim Bidang Koordinasi Infrastruktur, Dr Ridwan Djamaluddin, pernah menjelaskan, penawaran proyek-proyek infrastruktur di Indonesia kepada pihak Cina sudah berlangsung sejak lama. “Tiongkok sedang bersemangat untuk proyek infrastruktur. Mereka juga punya duit banyak dan bunga yang tidak mahal,” kata Ridwan kepada GATRA, beberapa waktu lalu.

Ridwan mengaku kerap menemani Luhut bertemu dengan pihak Cina. Ridwan menyatakan, ada empat lokasi proyek pengembangan koridor ekonomi, yakni Sumatera Utara (sebagai hub ASEAN untuk ekonomi dan bisnis di wilayah Indonesia Barat), Kalimantan Utara (untuk hub energi dan mineral), Sulawesi Utara (hub Pacific Rim) dan Bali (hub teknologi dan ekonomi kreatif). “Total nilainya US$64 miliar,” ujar Ridwan.

Proyek Jalan Terus

Salah satu proyek yang melibatkan pengusaha Cina dan Indonesia adalah pembangunan jalur kereta cepat Bandung-Jakarta. Saat ini, kemajuan proyek tersebut telah mencapai 17,5%. Menteri BUMN Rini Soemarno mengharapkan kereta Jakarta–Bandung lebih cepat selesai dibandingkan dengan proyek serupa di Kuching, Malaysia.

“Saya ingin menyelesaikan pada akhir 2020. Insyaallah ini menjadi kereta cepat pertama yang ada di Asia Tenggara,” ujar Rini di Walini, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Selasa, 14 Mei 2019. Saat itu, Rini menyaksikan keberhasilan pembuatan terowongan, Tunnel Walini. Diperlukan 15 bulan untuk membuat terowongan sepanjang 608 meter tersebut. Terowongan Walini adalah yang pertama selesai dari 13 terowongan yang akan dibangun sepanjang jalur Jakarta–Bandung.

Kereta cepat Jakarta–Bandung akan terintegrasi dengan berbagai sarana transportasi lain. Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, menyatakan proyek kereta cepat Jakarta–Bandung akan terhubung dengan Bandara Kertajati. Dari Tegalluar—stasiun akhir kereta cepat—ke Kertajati kurang lebih 60 kilometer.

“Area jalan tol sudah ada, tidak usah membebaskan lahan, tinggal melipir. Teknologinya sudah ada di sini dan jaraknya dekat. Saya kira bisa dilanjutkan," kata Ridwan. Ia juga ingin adanya kereta api ringan atau light rail transit (LRT) sebagai transportasi penghubung antara stasiun akhir kereta cepat Jakarta-Bandung di Tegalluar dan Kota Bandung.

Rel LRT sepanjang 2,7 kilometer tersebut, akan memudahkan wisatawan yang menggunakan kereta cepat untuk langsung mengunjungi Kota Bandung. Pembangunan LRT diharapkan rampung bersamaan dengan tuntasnya proyek kereta cepat Jakarta–Bandung tahap l. Selain itu, proyek LRT ini juga bisa rampung bersamaan dengan selesainya pembangunan Masjid Raya Jawa Barat. Nantinya akan ada stasiun transit di dekat Masjid Raya yang akan menjadi pusat wisata Kota Bandung.

Pelabuhan Kuala Tanjung

Pelabuhan Kuala Tanjung juga menjadi bagian dari proyek BRI. Indonesia akan memanfaatkan jaringan Cina untuk menggunakan jasa pelabuhan Kuala Tanjung. Selain Kuala Tanjung, dua proyek BRI yang segera dikembangkan dalam waktu dekat, yaitu Kawasan Industri Sei Mangke dan Bandara Kualanamu. Luhut berharap, ekonomi Sumut bisa cepat tumbuh dengan berbagai proyek infrastruktur yang akan dibangun. Presiden Joko Widodo sudah memerintahkan agar tol dari Siantar ke Danau Toba akan rampung pada 2021.

“Saya garis bawahi program Belt and Road itu tidak ada program G to G. Yang kita lakukan itu B to B. Jadi pinjaman itu tidak ada yang ke pemerintah Indonesia. Jadi proyek itu yang membayar loan itu tadi.”

- Luhut Pandjaitan

 

Pelabuhan Kuala Tanjung adalah milik PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) yang berada di Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara. Kedalaman Pelabuhan Kuala Tanjung mencapai 16–17 meter LWS (low water spring) yang bisa disandari kapal-kapal besar. Pelabuhan ini bisa disandari cruise (kapal pesiar) yang mampu membawa 3.000-5.000 wisatawan.

Kuala Tanjung Multipurpose Terminal (KTMT) telah dilengkapi fasilitas modern dan didukung sistem IT yang terintegrasi. KTMT akan mengoperasikan container crane bertenaga listrik dengan kapasitas 45 ton agar mampu menangani kontainer dengan kapasitas 20 kaki, 40 kaki, hingga 45 kaki.

KTMT berkapasitas 600.000 TEUs itu juga dilengkapi dengan dermaga 500x60 meter, trestle sepanjang 2,8 kilometer untuk empat jalur truk selebar 18,5 meter, serta dilengkapi rak pipa 4 line x 8 inci.

Selain itu, KTMT juga didukung tiga unit ship to shore (STS) crane, delapan unit Automated Rubber Tyred Gantry (ARTG) crane, 21 unit truk terminal, dan dua unit MHC serta Terminal Operating System (TOS) peti kemas maupun curah cair. Pada tahap awal, KTMT bisa melayani ekspor hingga 600 kontainer setiap minggu.

KEK Sei Mangkei

Proyek lain yang terkait dengan BRI adalah pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK) Sei Mangkei di Sumatera Utara. Dalam situs resmi kek.go.id disebutkan, Sei Mangkei adalah kawasan industri yang berada di sentra bahan baku berbasis agro, khususnya kelapa sawit, dan dekat dengan Selat Malaka.

Sejumlah perusahaan berlokasi di KEK Sei Mangkei, di antaranya Unilever, Wilmar, PT Domas Agrointi Prima (Bakrie Group), Permata Hijau Group (PHG), dan P&G. Mereka bisa melakukan ekspor, antara lain ke Cina melalui pelabuhan Kuala Tanjung.

KEK Sei Mangkei cukup strategis. Jarak ke jalan lintas Sumatera 10 kilometer, ke Pelabuhan Kuala Tanjung 40 kilometer dan ke Bandara Internasional Kualanamu 110 kilometer. Saat beroperasi penuh di tahun 2025, kawasan ini diproyeksikan dapat menarik investasi Rp129 triliun.

Giatkan Wisata Danau Toba

Pengembangan Bandara Kualanamu juga masuk skema BRI. Bandara Kualanamu yang terletak di Kabupaten Deli Serdang terangkai dengan kereta cepat (railway), dan jalan tol menuju Medan. Diharapkan, pengembangan Bandara Kualanamu akan menggairahkan wisata ke Danau Toba.

Kualanamu menjadi pintu gerbang (hub) utama wisatawan mancanegara. Bandara ini melayani penerbangan internasional (direct flight) dari dan menuju Malaysia, Singapura, Thailand, Arab Saudi, India, dan Sri Lanka.

Masih ada proyek lainnya yang terkait BRI, antara lain pengembangan energi bersih di kawasan Sungai Kayan, Kalimantan Utara, pengembangan kawasan ekonomi eksklusif di Bitung, Sulawesi Selatan (Sulsel), dan Kura-Kura Island di Bali.

Peran Cina Naik Pesat

Tak pelak lagi, dengan adanya proyek infrastruktur BRI, peranan Cina dalam ekonomi Indonesia, baik dalam bidang investasi dan perdagangan semakin besar. Pada periode 2013–2018, investasi Cina naik pesat rata-rata 98% per tahun. Cina mengalahkan Taiwan yang hanya 49,87%, sedangkan investor dari Singapura hanya tumbuh 16,49%, Malaysia 42,85%, Jepang 8,62%, Korea Selatan 3,17%, dan Amerika Serikat malah minus (-) 3,04%.

“Kita tentu harus menghormati RRC yang kini telah menjadi negara adidaya baru. Namun, di sisi lain, kita juga harus mewaspadai segala politik ekspansionis yang merugikan kepentingan nasional.”

- Fadli Zon

“Ekonomi Indonesia dan negara ASEAN lainnya sudah semakin terbuka untuk Cina,” kata Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad kepada wartawan GATRA, Qanita Azzahra di Jakarta, Senin, 13 Mei 2019. Besarnya pengaruh Cina di Tanah Air merupakan konsekuensi dari sikap pemerintah Indonesia yang terbuka terhadap investasi asing. Bukan hanya Indonesia, seluruh negara ASEAN juga menyambut dengan sukacita uluran tangan Cina. Tinggal bagaimana menentukan proyek apa yang tepat dan menguntungkan bagi masyarakat Indonesia.

Pengamat ekonomi Kwik Kian Gie berpandangan bahwa keputusan mengenai masuknya investasi asing ke Indonesia kembali kepada kemauan pemerintah. Menurutnya, Indonesia adalah negara berdaulat, sehingga bisa menerima atau menolak investasi dari asing. “Kalau Cina masuk sampai menjajah, yang salah siapa? Yang salah adalah orang Indonesia yang mengizinkan mereka masuk,” ujarnya kepada Syah Deva Ammurabi dari GATRA.

Kwik mengaku tidak tahu persis mengapa Indonesia bergabung ke BRI. “Saya tidak tahu kemauan pemerintah yang sekarang. Proyeknya apa? Kontrak seperti apa? Kalkulasinya apakah menimbulkan keuntungan atau kerugian, harus dilihat lebih jauh,” katanya.

Kwik mengaku belum mendapatkan isi kontrak secara rinci untuk menilai kelayakan proyek BRI di Indonesia. “Kalau kontraknya dapat, pasal demi pasal bisa saya pelajari. Saya bisa menghitung [kelayakannya],” tuturnya. Ia menyayangkan terbatasnya informasi dari pemerintah. “Tidak mungkin berkomentar kalau belum membaca kontraknya,” ucap pendiri Kwik Kian Gie School of Business tersebut.

Menurut Kwik, sudah banyak negara-negara di dunia yang bergabung dengan BRI meski semula menolak. Ia menjelaskan Malaysia dan Singapura yang tadinya menolak akhirnya menerima. Beberapa negara Eropa juga sudah menerima. “Ini tidak berarti Indonesia harus ikut-ikutan menerima. Saya mau lihat kontraknya dulu,” ujarnya.

Terkait tudingan beberapa negara yang mengalami jebakan utang setelah menandatangani perjanjian BRI, Kwik menjelaskan bahwa Indonesia sudah mengalami jebakan utang sejak Konferensi Jenewa pada November 1967. “Sejak 1967, Indonesia sudah menjadi negara penghutang,” ucapnya.

Kwik mengaku dirinya belum diajak bicara oleh pasangan Prabowo-Sandiaga Uno terkait penentangan terhadap BRI. “Jadi pada saat ini saya belum bisa menjawab [sikap Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi terhadap proyek BRI]. Pada waktunya nanti, saya pasti akan mengambil inisiatif untuk menanyakannya,” ujar Kwik yang menjadi penasihat pasangan Prabowo-Sandi.

Rihad Wiranto, Meigitaria Sanita, Muchammad Egi Fadliansyah