Jakarta, Gatra.com- Anggota Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Fritz Edward Siregar mengatakan pihaknya sejauh ini sedang menyiapkan draf keterangan sengketa pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg) 2019. Sesuai prosedur, draf tersebut dibuat beradasarkan isi permohonan gugatan sengketa pilpres dan pileg.

"Iya itu kami buatnya sebagai dasar itu dulu biar nanti tidak pusing kalau ada perubahan. Kami sampaikan misalnya data pengawasan yang sudah kami lakukan, surat pencegahan yang sudah dilakukan. Kami akan laporkan misalnya bukti laporan sebuah pelanggaran pidana," ucap Fritz di Gedung Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Jumat (31/5).

Khusus untuk gugatan sengketa pilpres,  Bawaslu RI yang membuat langsung draf keterangan tersebut. Sedangkan untuk gugatan sengketa pileg akan diserahkan ke Bawaslu Daerah atau Provinsi.

" Tapi di draf pertama, kita kumpulkan dengan data yang kita punyai sekarang. Nanti mulai minggu depan tanggal 7 Juni ada masukan juga dari Bawaslu Provinsi. Sekarang kan data yang kami punya ada beberapa pelanggaran, ada politik uang. Kita kan punya data di pusat, kemudian kita kompilasi. Untuk menyatakan apa yang kita lakukan itu bukan di bawaslu pusat saja, tapi di berbagai daerah pun ada," ujar.

Rencananya, batas akhir penyelesaian draf tingkat Bawaslu Provinsi pada  7 Juni. Selanjutnya, Bawaslu pusat akan menulis dan mengoreksi draf tersebut. Terakhir, pada 11 Juni, draf tersebut dilimpahkan kepada Mahkamah Konstitusi ( MK).