Pekanbaru, Gatra.com - Masyarakat Riau diharapkan tidak gegabah menuntut referendum seperti halnya Provinsi Aceh.

Anggota Dewan Perwakilan daerah (DPD) RI asal Riau, Insiawati Ayus mengatakan, posisi Riau saat ini sangat berbeda dengan Nangroe Aceh Darusalam. Jadi keinginan untuk melakukan tuntutan serupa Aceh, mesti dipikirkan dulu. 

"Secara historis kita (Riau) beda dengan Provinsi Aceh, Aceh mempunyai konsensus dengan Republik Indonesia menyangkut MoU Helsinki. Mereka saat ini juga memikul status otonomi khusus, sementara kita otonomi biasa," katanya kepada Gatra.com, Kamis (30/5).

Ajakan untuk referendum di Aceh diutarakan pimpinan setempat, Mualem (Muzakir Manaf). Mualem menyerukan hal itu lantaran khawatir Indonesia akan dijajah oleh pihak asing. 

Lalu mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) ini juga menyinggung proses demokrasi (pemilu) yang penuh kecurangan.

Ayus menambahkan, kalaupun Riau ingin memperjuangkan otonomi khusus, maka hal itu memerlukan mekanisme tersendiri. "Untuk mengarah kesana, perlu ada naskah kajian akademik untuk menjelaskan urgensinya," kata Ayus.

Di sisi lain, Wakil Ketua DPRD Riau, Asri Auzar menuturkan, saat ini Riau mungkin lebih cocok mengharapkan pemberlakuaan otonomi khusus, ketimbang merdeka.

"Kalau otonomi khusus (otsus) mungkin tidak masalah, lagi pula Otsus ini juga sudah lama digaungkan," kata Asri, kepada Gatra.com Kamis (30/5) 

Asri yang baru saja dilantik sebagai Wakil Ketua DPRD Riau itu lantas meminta masyarakat Riau supaya tidak terpancing dengan isu referendum. Politisi Partai Demokrat itu juga berharap publik di Riau tidak terpancing oleh isu separatis.

"Masyarakat baiknya jangan terpancing dengan hal yang belum kita tahu kebenarannya, begitu," katanya.