Jakarta, Gatra.com – Aktivis lingkungan dari Thamrin School of Climate Change and Sustainability, Jalal mengatakan pihak dari Thamrin School mengajukan beberapa nama menteri kepada pemerintahan yang baru. Menurutnya, pilihan berdasarkan keberanian mengimplementasi tugas pokok kementerian terkait.

“Thamrin memiliki beberapa nama yang direkomendasikan untuk beberapa kementerian terkait. Nama-nama tersebut dirasa dapat menjawab persoalan yang terjadi dan idenya sudah terlihat jelas, memiliki keberanian untuk mengimplementasikan nilai-nilai keberlanjutan di dalam tupoksi kementerian terkait serta bebas korupsi,” ujar Jalal dalam diskusi “Membangun Warisan Sustainability 2019-2024: Agenda Transformasi, Tata Kelola dan Kepemimpinan Nasional dengan Zaken Kabinet yang Progresif”, di Gedung Sarinah, Jakarta Pusat, Rabu (29/5).

Jalal mengatakan Kementerian Kesehatan RI kurang memperhatikan faktor penyebab munculnya penyakit. Ia menuturkan ketika berbicara mengenai orang sakit, Kemenkes RI langsung mengurus pada ujungnya saja dan tidak pernah membahas mengenai mutu udara dan iklim.

“Untuk nama yang kami rekomendasikan memimpin Kementerian Kesehatan RI, salah satunya adalah Bupati Kulon Progo, Hasto Wardoyo. Ia dapat membawa peningkatan status kesehatan masyarakat di kabupatennya melesat tinggi dengan beberapa cara. Selain itu, memiliki inovasi yang dapat menyatukan antara kemiskinan, kesehatan dan masalah kelaparan ,” ujarnya.

Untuk Kementerian BUMN, Jalal mengatakan kementerian ini tidak memiliki prestasi yang membanggakan. Hanya dapat dihitung melalui jari. Jalal menuturkan dalam Undang-Undang BUMN dijelaskan lima fungsi dimana empatnya merupakan pembangunan berkelanjutan dan satu mencari keuntungan, namun sayangnya direksi BUMN tidak dapat menjalankan sesuai regulasi.

“Nama untuk pemimpin Kementerian BUMN, salah satunya adalah Ignasius Jonan. Sebab kami melihat dirinya tidak mampu menjawab tantangan Kementerian ESDM. Padahal dia memiliki prestasi saat  menjadi Dirut PT. KAI karena bukan hanya memperbaiki dari sisi keuntungan namun juga bisa mengubah kereta menjadi transportasi utama yang dipilih masyarakat. Oleh sebab itulah, kita merekomendasikan nama pak Ignasius Jonan,” tuturnya.

Untuk dokumen resminya, Jalal mengatakan akan dikeluarkan setelah Lebaran. Jalal mengatakan rekomendasi nama yang diajukan akan selalu kalah dengan kepentingan politik di dalamnya. Oleh karenanya, mereka perlu berjuang mempertahankan nama tersebut sebagai pihak yang memiliki kompetensi.