Jakarta, Gatra.com - Pemerintah semakin gencar mewacanakan pembatasan impor bawang putih. Pada 2021 rencananya Indonesia bakal swasembada bawang putih.

Sebelumnya, pembatasan impor itu akan dimulai melalui hasil penanaman bibit dari hasil Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH). Kementerian Pertanian meminta importir yang ingin mengajukan impor bawang putih harus melakukan penanaman sedikitnya 5% dari total kuota yang diajukan.

"Syarat RIPH itu harus melakukan penanaman 5% dari total kuota yang diajukan dibagi 6 ton. Jadi kalau kita mau mengajukan 10 ribu ton impor, itu sekitar 83 hektar harus kita tanam. Harus sampai tuntas," kata Sekretaris Tim Pelaksana MoU Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Iman Khairuman saat ditemui di kawasan Pasar Santa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (29/5)

Iman menjelaskan, untuk pengembangan bibit bawang putih sendiri sudah diatur oleh Kementerian Pertanian. Contohnya terkait pembayaran sarana produksi ke petani Rp15 juta per hektar dan pemakaian bibit 500 kg per hektar dengan estimasi harga Rp75-80 ribu per kg.

"Total minimum itu mencapai Rp65 juta per hektar," terang Iman.

 Iman menyebut harga yang dikeluarkan itu cukup merugikan. Maka menurutnya perlu ada kolaborasi antara pemerintah dengan berbagai pihak, terutama swasta. Ini untuk mengembangkan serta mengatur mekanisme, pola pupuk hingga sistem pertaniannya. Petani sendiri, lanjutnya, 'takut' untuk membudidayakan bawang putih jika tak didampingi pengusaha.

"Kalau petani tak didampingi pengusaha, itu jarang yang mau melakukan budidaya bawang putih. Cost dan penjualan (tinggi), rugi," papar Iman.

Iman memaparkan, sedikitnya ada dua pola penanaman bibit bawang putih. Pertama secara mandiri dan kedua dengan mitra. Pola mandiri berasal dari modal pribadi petani, sedangkan pola mitra dengan bantuan pemerintah atau swasta. Jika bermitra dengan pemerintah, permodalan berasal dari kucuran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sementara itu, jika bermitra dengan swasta, kewajiban pihak swasta pun tidak berbeda dengan pemerintah.

"Ada anggaran belanja negara yang memang untuk subsidi bibit. Tapi kita belum pernah main ke situ. Swasta pun memberikan subsidi. Jadi kalau misalnya kita tanam nih, satu hektar. Kita kasihkan ke petani Rp15 juta, bibit 500 kg, dan lain-lainnya, petani dapat 70%, kita 30%. Petani diuntungkan," ujar Iman.

Tingginya modal penanaman bibit bawang putih memang merugikan petani dan pihak eksternal lainnya. Namun Iman menyebut ada cara agar harga bibit bisa turun. 

"Kalau hasil panen banyak, harga bibit bisa turun. Tujuannya memang itu. Tetapi kadang panennya gagal dan tingkat kegagalan tinggi, misalnya cuaca dan hama," tutup Iman.