Jakarta, Gatra.com - Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB), Arie Gumilar, mengatakan jangan sampai kasus investasi Blok Basker Manta Gummy (BMG), Australia, yang ditarik ke ranah korupsi, di antaranya menjerat mantan Dirut PT Pertamina, Karen Agustiawan, menjadi preseden untuk menjerat direksi BUMN/BUMD.

"Yang dilakukan oleh ibu Karen adalah investasi tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan, sesuai dengan cita-cita sebuah perseroan," ujar Arie dalam konferensi pers di Hotel Ashley, Jakarta, Rabu (29/5).

Menurut Arie, kerugian investasi yang dilakukan oleh BUMN seharusnya tidak dinyatakan sebagai kerugian negara. Karena setiap perusahaan, baik itu milik negara atau pun swasta pasti mengalami untung-rugi.

"Tapi yang terjadi dalam kasusnya bu Karen, ini kemudian digiring bahwa kegagalan investasi itu dijadikan sebuah kerugian negara. Saya melihat kira-kira kalau ini menjadi sebuah preseden, bahwa investasi di BUMN kemudian gagal, atau risiko rugi yang didapatkan, ini digiring menjadi tindak pidana korupsi, kira-kira siapa direksi yang mau mengambil keputusan untuk investasi?" ujarArie.

Akhirnya, lanjut Arie, BUMN tidak akan bisa lagi melakukan investasi. Padahal, BUMN adalah cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak.

"Ketika BUMN tidak investasi, swasta nanti yang berinvestasi, dan ini bukan investasi kecil-kecilan. Kemungkinan besar justru asing yang akan berinvestasi," katanya.

Arie menambahkan, ketika asing sudah berinvestasi dengan teknologi yang lebih baru dan tingkat efisiensi yang lebih tinggi, dikhawatirkan BUMN tidak dapat bertahan. Akhirnya, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak, dikuasai oleh asing.

"Ini yang kita khawatirkan, karena amanat UUD 45 sudah jelas, cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ini harus kita jaga terus. Makanya kami juga selalu menjaga bagaimana yang namanya BUMN ini, cabang produksi yang penting ini 100% harus dikuasai oleh negara," ujar Arie.