Jakarta, Gatra.com - Pemerintah saat ini tengah berusaha untuk menggantikan sistem autentifikasi menjadi biometrik face recognation atau finger print untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam rangka integrasi bantuan sosial dan subsidi.

Meski, pengalihan tersebut memang ditemukan ada beberapa kendala. 

“Tidak semua punya KPM bisa tanda tangan, bahkan untuk tanda tangan-pun diajari,” ujar Gubenur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo, di Jakarta, Selasa, (28/5).

Perry mengatakan kendala yang umumnya terjadi misalnya ketika seseorang sering lupa pin.

“Jadi waktu ngantri gitu ya, setelah itu sudah mulai di depan, di tanya pinnya lupa, padahal ngantrinya sudah panjang. Sebenarnya kejadian-kejadian kecil itu sering mengganggu,” katanya.

Biometrik ini kata Perry masih dalam pembahasan, soal kelebihan dan kekurangannya jika mulai digunakan.

“Apakah nantinya dalam bentuk face recognation maupun dalam bentuk yang lain, finger print dan segala macam, yang nantinya akan disepakati. Semua itu nanti akan dibahas lagi,” tambahnya.

Menurut Perry, implementasi biometrik dianggap sebagai salah satu alternatif sarana autentikasi seperti yang telah disepakati dalam Rapat Koordinasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan BI (Rakorpusda), terkait 12 program sinergi, untuk mendorong inovasi dan memperluas Elektronifikasi Transaksi Pemerintah.