Pyongyang, Gatra.com - Laporan yang dirilis Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa saat ini warga Korea Utara sedang menghadapi kehidupan sehari-hari yang sulit karena terjebak di “Lingkaran Setan” Korupsi, Perampasan, dan Penindasan oleh pemerintahan korea Utara.

PBB menilai pemerintahan Kim Jong-Un telah keliru dalam mengelola ekonomi, yang membuat rakyat berjuang menghadapi permasalahan ekomomi saat ini. Menurut laporan PBB, Kelangsungan hidup rakyat Korea Utara makin sulit karena banyaknya pejabat yang menuntut suap.

Laporan yang berjudul The Price Is Right tersebut adalah hasil wawancara dengan 2104 warga pembelot di tahun 2017 hingga tahun 2018. Pihak Korea Utara sendiri telah menolak laporan tersbut dan menyebut laporan itu mempunyai “Motivasi politik untuk tujuan yang jahat”.

Dalam laporan tersebut tercatat bahwa keruntuhan sistem distribusi yang dikelola negara pada 1990-an telah memaksa sekitar tiga perempat populasi untuk beralih ke pasar informal karena penghasilan sehari-hari tidak lagi cukup untuk bertahan hidup. “Jika Anda hanya mengikuti instruksi yang datang dari negara, Anda mati kelaparan,” kata salah seorang pembelot seperti dikutip dari BBC.

Seperti dilansir BBC News, Laporan tersebut juga mengkritisi pengelolaan manajen ekonomi dibawah pemerintahan Kim Jong-Un yang mengganikan ayahnya Kim Jong-Il setelah wafat ditahun 2011 lalu. Korea Utara beralasan permasalahan ekonominya terjadi karena dijatuhkannya sanksi terkait percobaan senjata nuklir. Namun, berdasarkan temuan laporan tersebut, bidang militer masih menerima pendanaan prioritas dibanding program pangan warganya.

Program Pangan Dunia memperkirakan bahwa 10,1 juta orang sekarang menderita kekurangan makanan yang parah, sementara panen terburuk dalam satu dekade telah membuat negara kekurangan lebih dari satu juta ton makanan.

"Saya khawatir bahwa fokus terus-menerus pada masalah nuklir terus mengalihkan perhatian dari keadaan buruk hak asasi manusia bagi jutaan orang Korea Utara," kata Michelle Bachelet, Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia.

Dalam tanggapannya Korea Utara menanggapi tuduhan yang disebutkan dalam laporan itu secara keras. Mereka menganggap laporan tersebut sebagai suatu usaha mempermalukan Korea Utara karena hanya mengambil sudut pandang dari seorang pembelot.

"Laporan semacam itu tidak lebih dari pemalsuan ... karena selalu didasarkan pada apa yang disebut kesaksian 'pembelot' yang memberikan informasi palsu untuk mencari nafkah atau dipaksa untuk melakukannya di bawah paksaan atau bujukan," kata perwakilan Korea Utara.