Denpasar, Gatra.com - Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Provinsi Bali, I Gede Indra menyampaikan belum ditemukan kasus rentenir berkedok koperasi di Provinsi Bali. Padahal, modus penipuan ini marak terjadi di Pulau Jawa.

I Gede Indra mengatakan kuncinya adalah sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan dan rutin yang dikerjakan Dinas Koperasi UKM. Kegiatan ini tidak hanya melibatkan ASN di lingkungan Pemprov Bali, tapi juga melibatkan asosiasi koperasi.

"Sampai saat ini belum kami temui kasus tersebut (rentenir berkedok Koperasi) terjadi di tengah-tengah masyarakat di Bali," jelasnya di Denpasar, Senin (27/5).

Menurutnya, meski belum ada kasus namun pihaknya tetap harus waspada.Sosialisasi yang dilakukan bukan cuma terkait koperasi abal-abal, tetapi juga mengenai investasi ilegal. Untuk mengetahui mana lemabag keuangan yang berizin dan tidak, masyarakat bisa mengeceknya ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

"Tidak berbentuk koperasi saja akan tetapi berbentuk lembaga lain juga ada. Jika di cek dalam list OJK misalnya, malah lebih banyak berbentuk PT (perseroan terbatas)," ucapnya.

Kata I Gede Indra, sebelumnya memang di Kabupaten Tabanan pernah mencuat kasus koperasi yang belum berbadan hukum dan menimbulkan permasalahan di tengah masyarakat.

"Baru bisa disebut koperasi bila telah ada pengesahan serta telah berbadan hukum, yang mana dalam pengesahanya dilakukan Kementerian Koperasi dan UKM RI," tegasnya.