_thumb.jpg "Bupati Manggarai Barat Minta Masyarakat Harus Berantas Judi Online")
_(1)_11zon1_thumb.jpg "Keluarga Optimistis Menangkan PSU DPD RI Eks Terpidana Kasus Suap")
Semarang, Gatra.com - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Tengah mencatat 21 aduan masalah tunjangan hari raya (THR) khusus buruh yang belum terbayarkan. Dari 21 aduan, delapan perusahaan di antaranya berada di kota Semarang.
Kepala Dinakertrans Jateng, Wika Bintang, mengatakan bahwa perusahaan yang sudah masuk catatan aduan harus segera membayarkan THR karyawannya. Jika tidak, pemerintah akan memberikan sanksi beratkepada perusahaan.
"Kalau perusahaan nanti telat membayarkan THR sampai H-7, ya kena denda. Dendanya lima persen dari total THR yang harus dikeluarkan," katanya saat melakukan sidak di PT Charoen Pokphand Indonesia Semarang, Selasa (28/5).
Wika menyatakan, perusahaan yang hingga Lebaran juga tidak memberikan THR akan ditindak tegas. "Akan diberikan sanksi lebih berat, yaitu administratif atau izinnya bisa dicabut," ujarnya.
Meskipun demikian, Wika mengaku terus melakukan sosialisasi dan penyuluhan terhadap para pengusaha di Provinsi Jawa Tengah untuk membayarkan THR tujuh hari sebelum Hari Raya. "Saya berharap, pengaduan masalah THR ini setiap tahun menurun, dari tahun 2017 ada 36 aduan, 2018 ada 26, kemudian hari ini baru mencapai 21 aduan," ucapnya.
Lebih lanjut, Wika mengatakan, untuk mengantisipasi hal tersebut, pihaknya menyiapkan petugas yang mengawasi perusahaan yang belum membayarkan THR kepada karyawannya. "Kami punya 165 pengawas yang bisa kita turunkan di 35 kab/kota," ujarnya.
