Jakarta, Gatra.com - Organisasi masyarakat sipil, Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) melakukan aksi segel di pagar utama Kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Selasa (28/5).

"Kami menyegel gerbang ini sampai Kementerian ini mendengar dan menindak aspirasi kami," ucap Koordinator JATAM, Merah Johansyah ketika ditemui di depan gedung Kementerian ESDM. Menurutnya, KESDM sebagai Pemerintah tidak menjalankan perannya dengan baik dalam menjaga dan membangun kemakmuran rakyat.

Merah juga mengatakan tujuan utama lain dari aksinya ini adalah untuk menyuarakan suara dari masyarakat yang selama ini jadi korban lingkar terdepan dari industri pertambangan yang dicaplok lahannya serta sumber airnya rusak akibat industri. "Dari korban-korban di masyarakat ini mengatakan pangkal masalahnya ada di gagalnya Kementerian ESDM dalam mengurus tata kelola pertambangan di Indonesia," ucapnya.

Baca Juga: Antam Beri Santunan ke 5 Wilayah di Indonesia

Dia mencontohkan salah satu bukti tidak komprehensifnya KESDM dalam mengurus kasus lahan perindustrian adalah luasan perindustrian mineral yang sekarang, menurut pihaknya, sudah mencapai 44% dari luas daratan dan kepulauan di Indonesia.

"Kalau Kementerian ESDM tidak menghentikan laju ekspansi pertambangan, kalau mereka terus memberikan izin, maka akan terjadi perluasan penderitaan masyarakat dan perusakan lingkungan," ujar Merah.

Hal kedua, kajian JATAM menunjukkan 10% dari luas daratan Indonesia dipatok juga oleh pertambangan batu bara. Luasnya mencapai 17 juta hektare. Dimana semua berada di kawasan produktif penghasil padi dan beras Indonesia. Jika kawasan ini tidak digunakan untuk tambang, maka pertanian beras bisa menghasilkan 7 juta ton beras.

Baca Juga: Pemprov Sumsel Kucurkan Rp 50 Miliar Beli Beras Petani

Menurut Merah, ini membuktikan bahwa urusan tambang itu secara nyata mengalahkan kepentingan urusan pangan.

Selain JATAM, aksi ini juga dihadiri Greenpeace Indonesia, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Enter Nusantara, Ranita, JPIC OFM Indonesia, dan Walhi Jakarta.