Jakarta, Gatra.com - Langkah pemerintah melakukan pemblokiran serta take down beberapa akses ke sosial media saat demonstrasi 22 Mei lalu, dinilai efektif dalam mencegah penyebaran hoaks dan berita negatif. Hanya, solusi ini lebih bersifat situasional dan tidak secara holistik mengurangi penyebaran berita hoaks ke depan.

“Saya meragukan efektifitas pemblokiran ini selain dalam situasi yang berkelanjutan. Jadi efektif untuk kondisi situasional saja,” kata pakar Digital Forensik, Ruby Alamsyah di sela-sela kegiatan diskusi BSSN, Senin (27/5).

Pemblokiran, lanjut Ruby, juga tidak mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Terbukti, saat akses berselancar ke dunia maya dibatasi, masyarakat ramai-ramai menggunakan Virtual Private Network (VPN) sebagai solusi.

Dengan kata lain, masyarakat sudah mengetahui apa langkah yang perlu diambil saat situs atau media sosial di blokir oleh pemerinah.

"Ini justru berdampak negatif terhadap kebijakan jangka panjang pemerintah terhadap situs-situs yang mereka blokir sejak lama. Karena masyarakat sudah tahu VPN, rasanya tidak sulit untuk masyarakat mengakses situs yang diblokir tersebut," ungkap Ruby.

Sebagai solusi jangka panjang, Ruby mengaku tengah menggarap platform anti-hoaks atau Hoax Identifier dengan pendekatan digital forensik, guna mencegah penyebaran berita hoaks. Agar bisa dipercaya, platform ini harus independen dalam operasionalnya.

"Jadi memang harus independen agar masyarakat percaya, scientific, approven dan berintegritas," demikian Ruby.