Jambi, Gatra.com - Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Jambi, Ardy Irawan mengutuk keras kerusuhan yang menyebabkan korban jiwa meninggal dunia pada aksi 22 Mei di Jakarta.

"Kami mahasiswa mengutuk keras dengan kejadian hingga menyebabkan meninggalnya rakyat Indonesia. Terlepas dari siapa yang menembak hingga menyebabkan kematian, harusnya negara langsung hadir bersama rakyat," ujar Ardy kepada Gatra.com, Sabtu (25/5).

Menurut Ardy, berdasarkan undang-undang bahwa negara Indonesia adalah negara demokrasi dan seluruh rakyat berhak menyampaikan pendapat di muka umum. Mereka yang ikut aksi di Jakarta, lanjut Ardy, adalah rakyat yang tidak memiliki kekuatan seperti kekuatan aparat negara yang terlatih.

"Unjuk rasa sudah menjadi hal yang wajar. Kami juga kecewa dengan tugas aparat kepolisian dan pemerintah yang tidak bisa memberikan jaminan keamanan pada demonstrasi yang terjadi di Jakarta," katanya.

Ardy bilang, pemerintah harus bertanggung jawab dengan kerusuhan terjadi di Jakarta. "Karena mau bagaimana pun pelaku kebijakan adalah pemerintah yang seharusnya jika bakal berpotensi terjadinya kerusuhan bisa mencegahnya. Justru pemerintah terlihat sering salah dalam mengambil kebijakan sehingga menimbulkan praduga-praduga oleh masyarakat," kata Ardy.

Selain itu, mahasiswa juga menuntut agar pemerintah maupun KPU meminta maaf dan mengusut tuntas meninggalnya lebih dari 600 penyelenggara Pemilu 2019.

"Demokrasi kita telah membuat kurang lebih 600 petugas pemilu meninggal yang kami anggap tidak jelas penyebab kematiannya. Dan sekarang, ada rakyat yang turun ke jalan meninggal dunia. Sekali lagi, kami minta pemerintah harus hadir bersama rakyat, bukan membuat masalah kepada rakyat," katanya.