Kupang, Gatra.com - Kabupaten Kupang memiliki Program Revolusi 5 P yang merupakan acuan pembangunan Kabupaten Kupang 5 tahun ke depan. Karena itu harus disesuaikan dengn potensi ekonomi lokal Kabupaten Kupang.

“Program utama kami sesuai janji kampenye adalah revolusi 5 P. Sesuai visi dan misi Bupati-Wabup Kupang periode 2019-2024. Karena itu calam penjabarannya di lapangan kami akan sesuaikan dengan potensi ekonomi lokal masyarakat,” kata Bupati Kupang, Korinus Masneno (25/5). 

Revolusi 5 P kata Korinus Masneno yakni membangun secara revolusioner dibidang Pertanian, Peternakan, Perkebunan, Perikanan Kelautan dan Pariwisata. Semuanya dilaksanakan dengan potensi apa yang ada pada rakyat dipadukan dengan tehnologi.

“Seperti bidang pertanian yang selama ini dilakukan dengan tradisional akan dibantu dengan tehnogi pertanian dari dinas. Begitu pula dengan peternakan dan lainnya,” kata Korinus Masneno.

Untuk program revolusioner 5 P ini beber Kornius Masneno, telah dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kupang. 

“Sudah dimasukan dalam RPJMD. Saya sudah minta instansi berkompoten untuk segera merealisasikan kepada rakyat. Dan tiga bulan kemudian dievaluasi. Jika ada pejabat yang tidak bisa menjabarkan tentunya sesuai komitmen saat mereka dilantik, diganti,” katanya.

Dia menebutkan jika revolusi 5 P di Kabupaten Kupang benar–benar dilaksanakan sesuai juknisnya, tentunya visi misi yang ada yakni Kabupaten Kupang yang maju, mandiri, dan sejahtera dapat terwujud.

“Semua ini untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kupang. Asalkan instansi teknis melaksanakan dengan benar sesuai program yang ada,” ujar Korinus.

Untuk itu, jelasnya sangat dibutuhkan data-data yang benar, baik dan valid di masyarakat. Karena pembangunan yang baik jelasnya harus didukung dengan pendataan yang benar.

Sebagai contoh dirinya menjelaskan masyarakat di kampung ada yang memiliki rumah yang sederhana dan beratap daun padahal mempunyai kebun yang luas dengan hasil alam melimpah dan ternak yang banyak sekali.

"Jelas ini belum dapat diistilahkan miskin, karena kesejahteraan tidak bisa diukur dari kondisi rumah saja," katanya.