Padang, Gatra.com - Pemerintah Provinsi Sumbar mengajukan perubahan trase tol Padang Pariaman-Pekanbaru kepada pemerintah pusat karena adanya warga Kabupaten Padang Pariaman yang keberatan terkait jalur yang digunakan.

Wakil Gubernur Sumbar, Nasrul Abit mengatakan, terkait perubahan trase tol Padang Pariaman-Pekanbaru sudah ada rekomendasi dari kementerian, sesuai dengan permintaan masyarakat.

"Pertama, perumahan masyarakat yang dibongkar mencapai 246 unit rumah. Setelah ditinjau ke lokasi memang banyak masyarakat yang akan dirugikan dengan pembangunan itu. Itu namanya kita bukan mensejahterakan tetapi mensengsarakan masyarakat," ujanya di Padang, Kamis (23/05).

Pembangunan tol Padang Pariaman-Pekanbaru yang sudah dimulai sejak Februari 2018 lalu akan kembali dilanjutkan. Proyek ini sebelumnya sempat tertunda karena terhambat pembebasan lahan masyarakat.

Dia menyebutkan, memindahkan rumah sebanyak 246 unit bukanlah hal yang mudah. Belum lagi nasib keluarga dan mata pencaharian usai digusur.

"Setelah diusulkan untuk dipindahkan, akhirnya Kementerian PUPR menyetujui untuk dipindahkan. Untuk itu kami meminta bantuan ke Bupati-Wakil Bupati dan OPD terkait untuk kelancaran pembangunan jalan tol," ungkapnya.

Dikatakan Nasrul, Pemprov Sumbar sedang mengkoordinasikan dengan pemerintah daerah Padang Pariaman dan Walinagari setempat untuk segera melakukan pematokan.

Pemprov Sumbar juga sudah menunjuk Appraisal (Penilai Aset) yang baru, sehingga harga yang diberikan ke masyarakat benar-benar sesuai dengan harga pasaran.

Walinagari Sicincin, Padang Pariaman, Aji Nurkalis mengatakan, masyarakat khawatir trase yang telah ditetapkan sebelumnya akan menimbulkan kerugian karena melindas lahan pertanian masyarakat setempat.

"Agar antar pemerintah dan masyarakat senang sama senang, tidak timbul permasalahan seperti kemarin-kemarin ini. Mudah-mudahan pembangunan jalan tol yang melalui nagari Sicincin bisa berjalan lancar," ujarnya.