Solo, Gatra.com – Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS) meminta pemerintah mengusut tuntas proses Pemilu 2019. Selain banyak anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) meninggal, aksi 22 Mei di Bawaslu RI juga memakan korban sehingga perlu diselidiki.

Divisi Humas DSKS Endro Sudarsono meminta penyelenggaraan Pemilu 2019 dievaluasi secara menyeluruh. Apalagi aksi di depan kantor Bawaslu RI yang awalnya damai berakhir ricuh dan menimbulkan korban jiwa. Untuk itu, DSKS mengusulkan perlu pembentukan tim pencari fakta (TPF) yang mengusut kejadian ini secara tuntas.

”Kami meminta pada Presiden Jokowi dan Komnas HAM untuk bisa mengusut dengan tuntas kejadian ini,” ucap Endro, di kantor lembaga himpunan sejumlah ormas Islam di Solo itu, Rabu (22/5).

Apalagi saat ini meninggalnya sekitar 600 KPPS selama dan pasca-pemilu tengah ditelusuri sejumlah pihak, seperti dari Kementerian Kesehatan. ”Makanya kejadian (korban demo 22 Mei) ini juga perlu diusut dengan tuntas pula,” ucapnya.

DSKS meminta kepolisian bertindak persuasif dalam menghadapi massa yang menggelar aksi di depan kantor Bawaslu.  ”Massa yang melakukan aksi ini semangatnya untuk menuntut pemilu yang jujur dan adil,” ucapnya.

Selain itu, DSKS juga meminta pemerintah tidak membatasi informasi publik sebagai respons aksi 22 Mei. Menurut Endro, selama beberapa waktu, komunikasi masyarakat terhenti dan berdampak pada banyak hal.

”Pemerintah harusnya tidak perlu panik sebab sudah ada UU ITE. Jadi tidak perlu ada pembatasan komunikasi,” ucapnya.

Secara terpisah, seruan serupa juga disuarakan ormas Aliansi Masyarakat Madani (AMM). Ketua AMM Muhammad Dai menyampaikan pihaknya mendesak pengusutan tuntas atas tindakan yang memakan enam korban jiwa dan ratusan luka-luka saat demo di Bawaslu.

”Kami juga meminta KPU (Komisi Pemilihan Umum) membatalkan tahapan-tahapan pemilu yang memantik lahirnya aksi di kantor Bawaslu,” ucap Dai saat menggelar jumpa pers di Hotel Sahid Solo.

AMM pun mendesak Bawaslu menindaklanjuti laporan kecurangan pemilu secara sungguh-sungguh. ”Banyak laporan kecurangan yang disampaikan berbagai pihak dalam Pemilu 2019 ini,” ucapnya.