Sarolangun, Gatra.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi, mengkritisi pelaksanaan program kebijakan pemerataan pembangunan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) setempat yang hingga saat ini belum terlaksana sepenuhnya. Salah satunya dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

"Kami melihat pemerataan pembangunan dalam wilayah Kabupaten Sarolangun. Dalam setiap pelaksanaan program Pemda hingga saat ini sepenuhnya belum terlaksana. Baik soal infrastruktur jalan maupun berbagai bidang pembangunan lainnya," kata ketua DPC PKB Sarolangun, Muhammad Fadlan Arafiqi saat menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sarolangun tahun 2018, pada Rapat Paripurna Tingkat I Tahap 2 DPRD Sarolangun, Selasa (21/5) sore.

Muhammad Fadlan Arafiqi, dikonfirmasi Gatra.com setelah paripurna tersebut mengatakan bahwa hal itu masih harus menjadi PR bagi Pemda agar setiap program pembangunan dapat dirasakan oleh setiap masyarakat daerah itu.

"Setiap masyarakat dalam 10 kecamatan yang ada harus sama-sama menikmatinya, jangan sampai ada kesan pilih kasih. Karena semuanya mempunyai hak yang sama atas anggaran setiap tahun," katanya.

Apalagi kata Fadlan, mengingat sudah lamanya Bupati Sarolangun H Cek Endra yang sudah lama menjabat, yaitu sejak tahun 2009 yang lalu.

"Harusnya hal ini sudah maksimal terlaksana dan tidak ada lagi ketimpangan yang sangat jelas terlihat saat ini, antara setiap kecamatan yang ada," ujarnya.

Selain itu, hal lain yang menjadi sorotan pihaknya, Pemerintah Daerah diharapkan menjaga seluruh aset daerah yang ada. Aset tersebut yaitu baik yang bergerak atau pun tidak.

"Agar bisa diketahui dan tidak memberatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Jika tidak terpakai lagi," ujarnya.

Dalam Paripurna tersebut berbagai kritisi disampaikan oleh setiap fraksi yang ada di DPRD setempat. Fraksi PPP yang disampaikan Hurmin, yaitu tentang penempatan jabatan PNS yang harus sesuai dengan bidangnya.

"Serta sanksi PNS dan Non PNS yang tidak disiplin. Dalam menjalankan tugas sehari-hari untuk laju Pemerintah Daerah Sarolangun, serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) harus periksa AMDAL setiap perusahaan yang saat ini beroperasi di daerah kita," katanya.

Selanjutnya Fraksi Demokrat yang dibacakan H Akmal, meminta Dishub Sarolangun harus berkoordinasi dengan provinsi soal jalan agar bisa menentukan tonase angkutan yang melewati jalan.

"Agar bisa diketahui kelayakan muatan angkutan dalam setiap jalan yang ada, agar tidak ada anggaran yang sia-sia dalam setiap pembangunan jalan, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) bisa menegur kontraktor dalam mengerjakan proyek harus sesuai spesifikasi pekerjaan proyek dengan yang telah ditentukan," kata H Akmal.

Pantauan Gatra.com, dari setiap penyampaian pandangan fraksi oleh DPRD ada yang beda dari yang lainnya, yaitu oleh fraksi PDI Perjuangan yang disampaikan oleh Supratman, ia tidak membacakan item pandangan fraksinya dengan alasan terlalu banyak yaitu 18 item.

"Dengan tidak mengurangi rasa hormat dan keseriusan kami, kami tidak membacakan setiap item takut waktu habis. Karena terlalu banyak mengingat waktu yang singkat karena kalau dibacakan semua bisa sampai subuh apalagi kita mau berbuka puasa," katanya sembari tersenyum di atas mimbar paripurna tersebut dan diikuti oleh audien yang hadir saat itu.

Berdasarkan jadwal yang didapat Gatra.com, Paripurna ini akan dilanjutkan kembali pada Rabu (22/5) yang akan dimulai sekira pukul 10.00 WIB. Dalam agenda jawaban eksekutif atas setiap penyampaian pandangan umum Fraksi di DPRD Sarolangun.