Jakarta, Gatra.com - Sekitar 1.000 ulama dan santri se-Jabodetabek memenuhi Tugu Proklamasi untuk mendukung KPU dan doa bersama untuk menjaga persaudaraan dan persatuan. 1000 ulama dan santri ini tergabung dalam Jaringan Islam Kebangsaan (JIK) memberikan dukungan moril kepada KPU agar menjalankan tugasnya hingga selesai sesuai aturan yang berlaku.

"KPU sama dengan Ulil Amri dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang harus ditaati dan dihormati," ujar koordinator JIK, Irfaan Sanoesi di Jakarta, Senin (20/5).

"KPU telah bekerja luar biasa keras mewujudkan kedaulatan rakyat lewat pemilihan umum. Rakyat datang ke TPS adalah wujud people power sebenarnya. Sebaiknya kita apresiasi dan memberikan penghargaan tertinggi bagi pahlawan demokrasi yang gugur di hari pencoblosan," lanjut Irfaan.

Baca Juga: Ketua PWNU NTT Sesalkan 26 Warga Sumba Barat Pergi ke Jakarta

Karena itu, menurut Irfaan, pihak-pihak yang tidak puas dengan hasil pemilu karena terdapat kecurangan, seharusnya menyelesaikannya melalui jalur yang konstitusional. Sudah tersedia lembaga-lembaga yang menangani soal pemilu mulai dari Bawaslu, DKPP, hingga Mahkamah Konstitusi (MK).

"Jika menemukan kecurangan tempuhlah jalur yang konstitusional dan diatur oleh undang-undang karena negara kita adalah negara hukum. Kami menolak segala bentuk aksi inkonstitusional yang bisa mendatangkan mudharat bagi negeri ini", ujar Irfaan.

Hal senada juga diungkapkan oleh KH. Kurtubi dari Dewan Syuriah Jamiah Ahli Thariqah Al-Mu'taborah (JATMI) Jakarta Timur. Dia mengatakan bahwa people power itu sudah dilaksanakan ketika 17 April silam. Sebaiknya semua pihak menahan diri dan tidak memprovokasi masyarakat dengan isu-isu yang provokatif dan dapat menimbulkan perpecahan di akar rumput.

Baca Juga: Isu People Power, Gubernur Maluku Minta Warga Jangan Terpengaruh

"Ancaman disintegrasi bangsa Indonesia yang terbelah karena perbedaan sikap politik, menjadi benih perpecahan yang harus dihentikan," kata KH. Kurtubi.

KH. Sulaeman Tanfidz JATMI Jakarta Timur mengemukakan bahwa people power yang sekarang dibungkus dengan nama Gerakan Kedaulatan Rakyat yang digaungkan oleh tokoh-tokoh tertentu merupakan bentuk delegitimasi dan sikap tidak percaya terhadap KPU. "Kami menilai people power atau gerakan kedaulatan rakyat justru telah melecehkan kedaulatan rakyat sesungguhnya yang telah dilaksanakan tanggal 17 April lalu," ujar KH. Sulaeman.

"Kami datang ke sini, untuk mendukung dan menerima sepenuhnya hasil KPU. Siapa pun pemenangnya adalah kehendak rakyat dan akan menjadi ulil amri kita semua", kata KH. Sulaeman yang juga eks aktivis 212.

Baca Juga: Mundur dari BPN, Demokrat Menerawang 2024

Aksi JIK merupakan aksi damai dan mengirimkan delegasi 50 Ulama ke KPU, untuk beraudiensi menyatakan dukungan penuh agar KPU semakin percaya diri menuntaskan amanahnya sampai selesai.

"Terlalu mahal harga yang harus dibayar untuk sekedar memenuhi syahwat berkuasa elit politik tertentu," tutup KH. Sulaeman.

Jaringan Islam Kebangsaan yang turun dalam aksi hari ini adalah para ulama dan santri berasal dari berbagai Ponpes dan majelis taklim, di antaranya; Ponpes Sabilul Mursyidin, Ponpes Cinta Rasul, Ponpes Nurul Hikam, Majelis Taklim Masrom al-Khairat, Majelis Taklim al-Mukarromah, Majelis Taklim Raudhatul Mutaallimin, Nurul Bayan, Zahrul Firdaus, Nasuha, Murussafaat, Majelis dan Zikir Miftahul Nurul.

Terakhir JIK mengajak semua elemen masyarakat Indonesia untuk senantiasa menjaga persaudaraan sesama anak bangsa (Ukhuwwah Wathaniyah), sesama muslim (Ukhuwwah Islamiyyah) dan menjaga persaudaraan dalam kemanusiaan (Ukhuwwah Insaniyyah) demi kokohnya NKRI.