Jakarta, Gatra.com - Serikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) Nahdlatul Ulama mengecam rencana aksi massa menolak hasil penghitungan suara pemilu pada Rabu (22/5) pekan ini. Aksi tersebut digawangi kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dengan sebutan people power.

Presiden Sarbumusi NU Syaiful Bahri Anshori people power bisa memicu konflik horizontal dan sosial di masyarakat. Gerakan tersebut juga bertentangan dengan hukum di Indonesia.

“Kami tidak sepakat dengan sekelompok orang yang akan melakukan gerakan poeple power karena itu bertentangan dengan hukum dan akan menjadikan negera tidak stabil, mengarah kepada konflik horizontal dan konflik sosial,”ungkap Syaiful dalam keterangan pers di Jakarta, Senin (20/5).

Syaiful mengingatkan serikat pekerja di Indonesia tidak terlibat dalam aksi tersebut. “Saya menghimbau semua Serikat Pekerja dan Serikat Buruh untuk tidak usah ikut aksi people power,” lanjut dia.

Terkait dugaan kecurangan pemilu yang dihembuskan kubu Prabowo-Sandiaga, Sarbumusi NU meminta semua pihak menghormati hasil pemilu dan menyelesaikan persoalan tersebut melalui jalur konstitusional.

“Kalau ada hal-hal yang dianggap melanggar atau curang harus diselesaikan melalui mekanisme hukum yang ada, apakah itu lewat Mahkamah Konstitusi (MK) atau yang lainnya,” pungkas anggota Komisi I DPR ini.