Yogyakarta, Gatra.com- Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Daerah Istimewa Yogyakarta Bambang Praswanto membenarkan pihaknya tengah menyiapkan nama sebagai pengganti Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo jika ditetapkan sebagai Kepala Badan Kordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).

Nama yang diusulkan ini juga diproyeksikan sebagai calon yang akan diusung PDIP dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) 2022.

"Meski belum mendapatkan nama yang direkomendasikan, kami tengah menggodok nama-nama siapa yang akan mengisi posisi Wakil Bupati saat Hasto dilantik nanti," kata Bambang, Senin (20/5).

Bambang mengatakan pihaknya tidak perlu tergesa-gesa untuk menentukan nama tersebut. Pasalnya jika nanti kursi Wakil Bupati kosong, nama yang diajukan harus mendapatkan persetujuan dari partai koalisi yang dulu mendukung pasangan Hasto Wardoyo-Sutedjo.

Dalam mekanisme internal partai, Bambang menerangkan sosok ini diusulkan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kabupaten dan diserahkan ke DPD DIY. 

"Usai menyepakati, DPD membawa nama ini untuk mendapatkan persetujuan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP. Tanpa persetujuan DPP nama yang direkomendasikan tidak bisa dicalonkan," kata Bambang.

Karena itulah, Bambang berharap nama yang diusulkan oleh DPC ini nanti juga disiapkan untuk bertarung dalam pilkada yang berlangsung tiga tahun lagi.

Meski tak menutup kemungkinan ada perubahan dalam tiga tahun ke depan, Bambang meyakini nama yang terpilih akan diusung PDIP dalam pilkada.

"Terlebih lagi dari hasil pemilihan legislatif tahun ini, PDIP mendulang suara besar di seluruh kabupaten/kota DIY. Dengan kursi yang diperoleh, PDIP berhak mengajukan Bupati-Wakil Bupati se-DIY nanti," lanjut Bambang.

Dihubungi terpisah oleh Gatra.com, melalui pesan pendek Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo  mengatakan belum ada kejelasan mengenai pengangkatan dirinya sebagai Kepala BKKBN.

"Dari Jakarta saya hanya dininta menunggu kabar selanjutnya. Jadi saya mohon semua bersabar," katanya singkat.

Sebelumnya, pada awal pekan lalu, tepatnya Selasa (14/5), Hasto diminta ke Jakarta untuk bertemu Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Hal ini berkaitan dengan posisi Kepala BKKBN yang meski belum resmi, foto surat pengangkatan Hasto telah beredar di dunia maya.