Jakarta, Gatra.com - Forum Kiai Tahlil (FKT) mengimbau umat Islam agar tidak mengikuti dan juga tak terpancing dengan tindakan-tindakan inkonstitusional baik secara langsung maupun tidak langsung jelang pengumuman pemenang pemilu.

Koordinator FKT Banyumas, Jawa Tengah KH Hashir Abdul Aziz mengatakan tindakan inkonstitusional bertentangan dengan ajaran agama Islam dan mengarahkan kepada tindakan bughat.

"Seluruh umat Islam khususnya di Banyumas wajib dan senantiasa mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di NKRI sebagai hubungan yang konstruktif dan penuh rasa hormat kepada pemerintah yang sah," kata Hashir dalam acara Multaqo Ulama di Ponpes Anwarussholihin, Pamujan, Teluk, Banyumas, Jawa Tengah, Minggu (19/5).

Multaqo Ulama se-Banyumas digelar dalam rangka meminimalisir gerakan people power serta mencegah keberangkatan massa untuk terlibat dalam rencana aksi unjuk rasa di Kantor KPU Pusat, Jakarta, pada 21-22 Mei 2019. Kegiatan tersebut diikuti oleh sekitar 120 ulama dan habaib se-Banyumas.

Pada kesempatan yang sama, Pimpinan Ponpes Anwarussholihin KH Nurhafidz mengatakan para ulama dan habaib dikumpulkan dalam Multaqo Ulama se-Banyumas karena ada permasalahan yang harus disikapi.

"Permasalahan ini bukan sekadar permasalahan politik, tetapi permasalahan yang menyangkut persatuan dan kesatuan bangsa," ujarnya.

Menurutnya, adanya ancaman kepada KPU dari kelompok-kelompok yang tidak menerima hasil pemilu berpotensi mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

Sebab itu, dia meminta agar umat dapat mengimbau keluarga, kerabat, dan tetangga untuk tidak turut serta dalam aksi yang akan dilaksanakan pada 21 dan 22 Mei.

"Keluarga, tetangga, dan kerabat sebaiknya bersama-sama diajak berdoa demi keselamatan bangsa dan negara," imbaunya.

Seruan agar umat menahan diri dan tidak ikut aksi inkonstitusional juga dilakukan FKT Semarang dan Salatiga.

Dalam Multaqo Ulama di Ponpes Al Musthofa, Bergas, Kabupaten Semarang, Koordinator FKT Kodya Semarang dan Salatiga KH. Anwarul Mafakhir mengingatkan tokoh agama di daerah turut serta dalam menjaga keamanan dan ketertiban negara.

"Tentu hal tersebut dilakukan melalui dakwah serta ajakan-ajakan untuk turut menjaga seluruh aturan maupun hukum yang telah disepakati bersama," katanya.

Menurutnya, akhir-akhir ini sebagian masyarakat telah menyatakan secara terbuka akan melakukan perlawanan di luar jalur hukum yang telah disepakati bersama dengan mengusung kegiatan people power.

"Sudah seharusnya ulama mulai bergerak dan hal tersebut sudah diawali oleh para sesepuh ulama untuk melakukan Multaqo Ulama," katanya.

Multaqo ulama yang digelar ribuan ulama di Jakarta awal Mei silam merekomendasikan sejumlah poin, di antaranya menegaskan kembali kesepakatan pendiri bangsa dan alim ulama bahwa bentuk bangunan yang sejalan dengan Islam di bumi Indonesia adalah NKRI.

NKRI merupakan bentuk negara yang sesuai dengan Islam yang rahmatan lil alamin di indonesia dan Pancasila adalah dasar negara dan falsafah bangsa.

Kemudian, ulama mengimbau umat Islam untuk bersama-sama mewujudkan stabilitas keamanan dan situasi kondusif.

Selain itu, Ketua Rijalul Anshar Salatiga Kyai M. Imam Arif juga mengingatkan kepada seluruh masyarakat untuk tidak turut hadir dalam kegiatan inkonstitusional dan melawan hukum, serta menerima keputusan terakhir dari KPU. Dia juga meminta umat mendukung siapapun yang akan terpilih nantinya.