Jakarta, Gatra.com - Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muda, Andriyana, menganggap aksi turun ke jalan untuk menolak hasil perhitungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait Pemilu 2019. Sebab, aksi ini merupakan hal yang biasa.

"Sejak mahasiswa saya sudah pimpin aksi turun ke jalan, aksi demo. Ini hal biasa, karena memang sejak masih aktivis saya sering pimpin demo, asal sesuai aturan," ujarnya saat ditemui di Perpustakaan Nasional, Jakarta, Minggu (19/5).

Ia meminta pemerintah untuk tidak paranoid dengan aksi demonstrasi yang dilakukan oleh kelompok masyarakat. Menurutnya, aksi demo merupakan sebuah sarana untuk menyampaikan aspirasi.

"Saya juga termasuk ada di pihak yang kalah, kan pasti merasa ada yang curang, apalagi memang dirasakan banyak pihak. Asal aksi ini mengedepankan kepentingan bangsa dan negara bukan kepentingan pribadi," jelasnya.

Menanggapi people power, Andriyana, mengaku bahwa itu hanyalah aksi demo biasa seperti pada umumnya yang biasa terjadi. Tidak ada tindakan anarkis dan narasi yang memprovokasi dalam gerakan tersebut.

"Karena ini berada dalam situasi yang sangat politis hingga jadi terkesan ramai. Tapi kan kenyataannya juga tidak seperti itu, apalagi ini masih bulan Ramadhan, semuanya pasti jaga susasa lah di bulan suci ini," ungkapnya.

Ia beranggapan bahwa aksi 22 Mei nanti bukan menolak hasil keputusan, melainkan meminta KPU untuk lebih responsif terhadap kecemasan kelompok masyarakat terhadap anggapan adanya kecurangan yang terjadi pada Pemilu 2019.

"Sistem yang dibuat secara terbuka atau transparan konsekuensinya itu kan akan banyak orang yang akan nimbrung di situ. Ketika ada keresahan yang luar biasa dari masyarakat, harusnya kpu responsif terhadap apa yang disampaikan oleh masyarakat," jelasnya

Menurutnya aksi yang akan dilakukan pada 22 Mei ini merupakan konsekuensi dari sistem transparan yang dilakukan oleh KPU. Ia menambahkan, ketika masyarakat melihat ada kejanggalan pada sistem ini maka KPU harusnya lebih responsif bukan hanya berdiam diri.

"Kalau tidak ada respon dari KPU tentu saja keresahan ini akan terus menyebar. Apalagi dengan adanya media sosial, informasi terkait keresahan ini akan sangat mudah tersebar," tambahnya.