Jakarta, Gatra.com - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menegaskan bahwa partai Golkar menolak denga keras adanya keinginan aksi "people power" yang akan dilangsungkan pada 22 Mei 2019 dengan tujuan menolak hasil Pemilu 2019.

"Golkar harus menjadi yang terdepan dalam melawan mereka yang tidak menginginkan adanya kemajuan, tetapi justru hendak menjerumuskan bangsa dalam perpecahan. Dalam sejarah People Power di Indonesia muncul untuk mengganti periode kepemimpinan yang panjang, kita bisa lihat di tahun 1965 dan 1998,” kata Airlangga dalam acara buka puasa bersama jajaran partai Golkar, di Ballroom Hotel Sultan, di Jakarta, Minggu (19/5). 

Airlangga mengatakan bahwa sejak reformasi telah disepakat untuk membatasi masa jabatan Presiden dan melaksanakan pemilu secara langsung. Dan pada pemilu yang lalu, seluruh parpol juga telah sepakat dengan hasil pemilu legislative dan 80% menggunakan hak pilihnya. 

“Maka ini mempertegas legitimasi pemilu. Untuk itu, Partai Golkar menegaskan agar pihak-pihak yang kurang puas dapat mengadukan ke Bawaslu atau MK bukan menjadi parlemen jalanan,” kata Airlangga. 

Airlangga mengatakan juga bahwa sebagai salah satu partai yang pertama mengusung Jokowi sebagai presiden, partai Golkar, sudah sepenuhnya berkomitmen memenangkan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

"Partai Golkar 'all out' berkomitmen mendukung semua kader tingkat pusat, daerah, kecamatan desa untuk menggalang dukungan termasuk senior partai Golkar hadir di sini para senior. Pak Jusuf Kalla, Aburizal Bakrie, Akbar Tanjung dan Agung Laksono hadir di sini. Oleh karena itu beliau-beliau itu berkeliling ke 34 provinsi untuk memenangkan pak Jokowi dan memenangkan partai Golkar," kata Airlangga.

Ia menilai bahwa kemenangan tersebut harus dijaga dan terus menerus bekerja lebih baik mengabdi untuk bangsa dan negara.

"Karena itu, saya mengimbau semua kader membuktikan konsistensi perjuangan, menjadi pelopor kemajuan bangsa di masa mendatang, mengiringi kepemimpinan bapak presiden Joko Widodo untuk kedua kalinya," kata Airlangga.

Turut hadir dalam acara tersebut yakni Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Koordinator bidang Maritim Luhut Binsar Panjaitan, Ketua DPR Bambang Soesatyo, jajaran sesepuh Golkar diantaranya Akbar Tanjung, Aburizak Bakrie, Agung laksono, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Diaz Hendropriyono, Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang serta sejumlah fungsionaris Partai Golkar lainnya.

Sebelumnya beredar isu akan ada gerakan massa yang disebut "people power" menjelang pengumuman hasil Pemilihan Presiden (pilpres) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Mei 2019.