Jakarta, Gatra.com - Kerjasama yang di konsep B to B antara Cina dengan Indonesia dalam Belt and Road Initiative (BRI) menimbulkan pro kontra bagi beberapa pihak. Secara umum disebutkan karena investasi yang dilakukan Cina akan menjebak Indonesia dalam hutang dan kurang baiknya hak asasi manusia, lingkungan dan corporate governance.

Menanggapi itu, Deputi III Bidang Koordinasi Kemenko Maritim Ridwan Djamaluddin menyebutkan telah melakukan kehati-hatian yang seringkali diperingatkan oleh berbagai pihak, terutama yang kontra akan rencananya ini. 

Ridwan malah mempertanyakan apa salah Cina dalam kerjasama investasi tersebut.

"Saya pertama gini, setiap kali ada yang nanya pertanyaan ini, pertanyaanya saya balik apa sih salahnya sama Cina," ungkapnya kepada Gatra, Jumat (17/05).

Sebelumnya, muncul peringatan dari pihak KPK yang menyebutkan standar yang dimiliki Cina terkait masalah lingkungan, hak asasi manusia dan good corporate governance, tergolong buruk.

Selain itu hasil Global Fraud Report 2018 juga mengungkap terdapat banyak pelanggaran yang dilakukan terkait pengawas internal oleh Cina. Selain dari KPK, beberapa ahli juga pernah menyampaikan kepada media terkait sistem B to B yang dilakukan Cina seringkali masih diikuti campur tangan pemerintah yang nantinya akan berujung pada Debt Trap.

Baca Juga: KPK Ingatkan Pemerintah soal Investasi Cina, Luhut: Korupsi di Cina Tembak Mati

Ridwan menjelaskan, kehatia-hatian yang sudah dilakukan oleh pihaknya, adalah dengan cara tidak langsung menandatangani sebuah perjanjian namun memperhatikan beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh pihak Cina, dimana kriteria tersebut dinilai akan menguntungkan Indonesia.

"Pemerintah sudah sangat hati-hati buktinya dari sekian banyak rencana, ada beberapa yang belum kita sepakati karena kehati-hatian. Karena kita menganggap contohnya kemaren yang kelapa sawit salah satu proyeknya. Masih ada yang belum cocok, ya sudah nanti saja tanda tangannya hal-hal sederhana itu," jelasnya

"Kalau kriteria sudah kita sampaikan juga. Kita selalu mengatakan kami ingin teknologi yang maju, ramah lingkungan yang bersih. Kami ingin tidak hanya menjual barang mentah tapi ada nilai tambah. Kami juga nanti pada gilirannya ada alih teknologi dan kami mendorong menggunakan tenaga kerja Indonesia," tambahnya.

Mengenai peringatan yang lebih kearah kontra, Ridwan menyampaikan senang mendapat informasi dan masukan, namun dirinya sesama lembaga pemerintah seharusnya disampaikan langsung kepada pihaknya.

"Mengenai peringatan dari para pihak, pada dasarnya kami berterimakasih diberi informasi tapi kami juga menghimbau supaya kalau ada concern tertentu, apalagi sesama lembaga pemerintah silakan hubungi kami," ungkapnya.