Purbalingga, Gatra.com – Seruan people power kini telah berubah menjadi gerakan kedaulatan rakyat. Ajakan untuk mengikuti aksi pada 22 Mei 2019 bertepatan dengan pengumuman pemilu 2019 oleh KPU terus bergulir.

Sejalan dengan itu, suara penolakan kelompok masyarakat pun terus bermunculan. Kali ini, Barisan Ansor Serbaguna atau Banser Kebumen, Jawa Tengah menolak gerakan 22 Mei ini.

Menurut Kasatkorcab Banser Kebumen, Masngut,  meski telah berubah nama, gerakan itu tetap mengancam kedaulatan NKRI. Sebab itu, ia menegaskan ribuan Banser Kebumen menolak gerakan kedaulatan rakyat ini. Ia bersama sekitar 5.000 Banser  di Kebumen secara tegas menolak gerakan yang dinilai sebagai tindakan inkonstitusional itu.

"Banser Kebumen satu suara. Kami menolak gerakan itu (people power). Saat ini kami memiliki 3.000 anggota Banser yang terdaftar, dan kurang lebih 2.000-an Banser belum belum diresmikan. Total di Kebumen ada kurang lebih 5000 Banser," kata Masngut, Selasa (17/5) sore.

Bahkan ia pun menegaskan, ribuan anggota Banser Kebumen siap digerakkan kapan saja untuk ikut menolak gerakan people power yang didengungkan oleh sekolompok orang karena ketidak puasan dengan proses demokrasi dalam pemilu 2019.

Dia mengemukakan, sejak diwacanakan pertama kali, gerakan people power sangat meresahkan. Sebab, selain berpotensi mengganggu kedaulatan NKRI, gerakan itu juga bakal mengganggu ketertiban masyarakat.

"Kami siap, kami tidak mundur, bahkan sampai titik darah penghabisan. Kami siap bergabung dengan TNI dan Polri untuk masalah ini," tandasnya.

Menurut dia, masifnya gerakan menolak people power atau gerakan kedaulatan rakyat, tak lepas dari keresahan bahwa gerakan itu mengarah kepada makar dan merupakan tindakan inkonstitusional. Menurut dia, para inisiator gerakan itu tak menghargai proses demokrasi yang baru dilaksanakan oleh seluruh rakyat Indonesia.

Senada dengan Kasatkorcab Banser Kebumen, Ketua Pagar Nusa Kebumen Kiai Asyhari Muhammad Al Hasani, mengutuk dan melaknat tindakan people power atau apa pun namanya yang akan dilakukan oleh sekelompok orang untuk melemahkan pemerintahan RI.

"People power adalah gerakan inkonstitusional dan gerakan provokasi. Kami sebagai pendekar pagar nusa sangat tidak sependapat gerakan tersebut," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Hari ini.

Dia pun menegaskan, ia bersama dengan kurang lebih 1.500 pendekar Pagar Nusa siap bergabung  dengan TNI dan Polri untuk mengawal NKRI dan menjaga situasi tetap kondusif. Ia meminta agar masyarakat tak terprovokasi ajakan ini.