Home Politik Mahasiwa Minta Ridwan Kamil Tolak People Power

Mahasiwa Minta Ridwan Kamil Tolak People Power

Bandung, Gatra.com - Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Bandung mendesak Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk mengambil sikap pada berbagai gerakan yang berpotensi mengganggu kondusivitas. Salah satunya, menolak gerakan people power alias pengerahan massa.

Puluhan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kota Bandung ini menggelar aksi damai di depan Kantor Gubernur Jabar, Gedung Sate, Kota Bandung, Jumat (16/5).

Koordinator Aksi, M Septian, menilai usai Pemilu 2019 cukup banyak narasi provokatif yang disuguhkan sejumlah pihak kepada masyarakat. Narasi itu merupakan bentuk kekecewaan mereka pada penyelanggaraan hajat demokrasi.

"Gerakan people power berpotensi menimbulkan konflik di tengah-tengah masyarakat. Tentu ini menjadi sangat tidak elok di tengah panasnya atmosfer politik di Indonesia," ujar Septian di sela aksi.

Ia merasa perlu mengingatkan seluruh kepala daerah dan elit politik di Jabar tidak terjebak percekcokan opini di masyarakat. Pihaknya tidak menghendaki bilamana kepala daerah terlibat dalam percekcokan tersebut.

"Kami mendesak Gubernur Jabar bersikap menolak gerakan people power. Apalagi, kami melihat Gubernur belum menunjukkan sikapnya terkait isu people power ini," tegasnya.

Jika Gubernur Jabar mendukung gerakan people power, maka pihaknya siap menjadi ganda terdepan untuk menghadangnya. Sebaliknya, jika Gubernur Jabar mencegah terjadinya gerakan people power, pihaknya akan jadi yang terdepan untuk memberikan dukungan.

"Kami meminta Gubernur Jabar mengimbau kepala daerah di Jabar mengajak masyarakatnya tidak ikut serta dalam gerakan people power," katanya.

Menurutnya, gerakan people power merupakan cara lama yang sudah tidak cocok dalam konteks demokrasi di Indonesia. Ia berharap demokrasi ini jangan sampai hancur karena gerakan yang dapat memicu perpecahan, serta membelah prinsip Bhineka Tunggal Ika yang selama ini dianut bangsa Indonesia.

"Ironisnya, berdasarkan analisa kami, pengerahan massa itu justru datang dari elite politik dan kepala daerah," ungkapnya.

 


Reporter: Risyad Nuradi

Editor: Putri Kartika Utami