Jakarta, Gatra.com – Kementerian Pertanian (Kementan) menargetkan swasembada gula pada 2024. Hal ini disampaikan dalam “Diskusi Quo Vadis Pergulaan Nasional” yang diadakan di Gedung Pusat Informasi Agribisnis, Kantor Kementan, Jakarta, Kamis (16/5).

Sebagai informasi, Badan Pusat Statistik pada awal Desember 2018 merilis produksi gabah kering panen (GKP) tebu sebesar 2,225 juta ton dan kebutuhan GKP tebu sebesar 2,720 juta ton. Dengan demikian terjadi defisit sebesar 495.000 ton.

Direktur Tanaman Semusim dan Rempah, Agus Wahyudi mengungkapkan, swasembada tersebut dapat dicapai melalui peningkatan produktivitas dan perluasan lahan. Ia menargetkan produktivitas tebu naik dari 5,3 ton/hektar pada 2019 menjadi 6 ton/hektar pada 2024.

“Pembukaan lahan baru dilakukan di luar Jawa karena Pulau Jawa sudah sangat terbatas lahannya,” ungkapnya.

Ia menargetkan luas lahan perkebunan tebu Indonesia sebesar 500.000 hektar pada 2024, meningkat sebesar 80.000 hektar dibandingkan saat ini.

Penambahan luas lahan tersebut direncanakan meliputi Luar Jawa sebesar 60.000 ha dan Jawa sebesar 20.000 ha. “Kita harus pertahankan area di Pulau Jawa. Di sisi lain, perluasan di luar Pulau Jawa tidak bisa dihindari,” ujarnya.

Kemudian, Agus menambahkan perluasan area tebu luar Jawa bersamaan dengan didirikannya pabrik gula (PG) baru. Terdapat 10 PG baru yang mulai beroperasi di Pulau Jawa beserta area tebu, baik yang dimiliki PG maupun perusahaan. “Mereka baru belajar (mengelola area tebu). Kami harus lakukan pembenahan teknis,” kata Agus.

Ia menambahkan, pihaknya melakukan tiga strategi dalam meningkatkan produktivitas tebu, yakni tata kelola air, peningkatan kesubutan tanah, serta mengembangkan pola dan jadwal tanam.

Ia menyayangkan banyaknya PG yang meninggalkan pola operasi sesuai masa tanam. “Rendemennya rendah sekali karena mereka tidak menjadwalkan area mana yang harus dipanen,” keluhnya.

Selain itu, Agus menekankan pentingnya kemitraan tetap antara PG dan petani. Melalui kemitraan ini, diharapkan petani lebih mudah mendapat akses dari pemerintah maupun swasta.