Jakarta, Gatra.com - Aktivis Reformasi 98, Wahab Talaohu mengatakan bahwa gerakan people power yang digaungkan selama ini adalah upaya makar ala Cendana yang dilakukan Prabowo Subianto untuk mencuri kekuasaan dari pemerintah yang sah. Cendana merupakan istilah yang identik dengan keluarga Mantan Presiden Soeharto yang bermukim di Jalan Cendana Nomor 8, Jakarta.

“Kubu Prabowo yang merupakan kepanjangan tangan dari klan Cendana. Orde Baru telah secara terbuka dan jujur melakukan upaya makar melawan pemerintahan yang sah lewat people power ala Cendana,” ujar politisi Hanura ini di Graha Pena 98, Jakarta Selatan pada Kamis (16/5).

Baca Juga: Aktivis 1998: Prabowo dan Wiranto Pelaku Kerusuhan Mei 1998

Wahab juga menyebut Prabowo adalah Tuyul Cendana yang mencoba untuk mencopet kekuasaan melalui people power yang telah disusun secara terstruktur, sistematis dan masif demi mendelegitimasi hasil pemilu. Caranya, menebar hoaks, kebencian, hingga terjadi aksi sepihak dan kerusuhan masal.

“Jadi itu adalah people power ala Cendana yang sebetulnya itu kepentingan Cendana. Untuk copet kekuasaan kembali lewat tuyul yang bernama Prabowo,” imbuhnya.

Baca Jugal: Pemerintahan Jokowi Tidak Diktator

Menurutnya, modus people power ala Cendana saat ini mirip dengan peristiwa kerusuhan Mei 1998, yang mana saat itu kerusuhan dibuat demi menjaga kekuasaan. Dengan pola yang sama, pada 2019 ini kerusuhan akan dibuat demi merebut kekuasaan.

“Prabowo seperti Tuyul Cendana yang bertugas untuk mencopet kekuasaan dengan segala cara, bahkan Si Tuyul Cendana tidak segan mengorbankan ribuan nyawa tak berdosa demi memenuhi ambisi majikan Cendana-nya,” tambahnya lagi.

Baca Juga: Orba Tindas Rakyat pada Mei 1998

Wahab menerangkan bahwa kubu Prabowo ingin mengulang kembali tragedi tersebut dengan kedok demokrasi sebagai modus untuk menciptakan instabilitas negara. Ia juga menganggap gerakan people power kubu Prabowo tidak masuk akal.

“Mereka ingin kembali gunakan cara idiom-idiom demokrasi seperti people power, padahal syarat people power hari ini tidak terpenuhi karena tidak ada sentralistik kekuatan ditangan presiden, seperti pada tahun 1998 yang diktator dan otoriter,” katanya.