Pekanbaru, Gatra.com - Gedung yang dibangun seharga Rp129 miliar itu, sudah berdiri mentereng di kawasan jalan Sudirman Pekanbaru, Riau.

Jika sudah benar-benar rampung, gedung itu nanti akan dipakai oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau sebagai kantor. Kebetulan dulu, kantor lama Kejati Riau ada di sana, diruntuhakan dan diganti kantor baru.

Tapi sayang, gedung sementereng itu menuai kritikan Parlemen Riau lantaran tidak menampakkan identitas melayu.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Riau, Masgaul Yunus mengatakan, gedung yang digarap dengan dana daerah itu belum juga menunjukan karakter kemelayuan. Padahal hampir semua gedung pemerintahan di Riau, baik gedung Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun gedung instansi vertikal menampakan identitas Melayu.

"Dulu waktu di rapat dengar pendapat, ada kok dibilang akan membuat selembayung. Gedung Polda Riau yang baru sudah punya selembayung kok. Ini perlu untuk menunjukan identitas Melayu," katanya kepada Gatra.com, Rabu (15/5).

Bagi masyarakat melayu, selembayung adalah ornamen segitiga berupa atap. Tapi terkadang juga digunakan sebagai atap yang menaungi fasad bertuliskan nama beserta alamat gedung.

Sebagai hiasan, selambayung biasanya dijejali ukiran - ukiran tumbuhan. Peran utama ornamen ini bagi sebuah gedung adalah simbol identitas melayu yang melekat pada sebuag gedung. Peran selambayung mirip peran atap gonjong pada bangunan kantor di Sumatera Barat.

Kata Masgaul, sebagai gedung yang dibuat dengan gelontoran dana daerah, gedung Kejati Riau musti ikut mempertahankan tradisi itu.

Masgaul berharap bangunan Kejati Riau itu segera ditambahkan kekurangan ornamen tadi. Kalau tidak, Komisi IV akan memanggil pihak yang berkepentingan dengan gedung itu.

Gedung Kejati Riau mulai dibangun tahun 2018. Awalnya gedung yang berhadapan dengan komplek perakantoran Gubenur Riau ini mendapat gelontoran modal pembangunan sebesar Rp90 miliar. Tapi entah kenapa kemudian pada APBD 2019, ditambah lagi Rp39 miliar.