Jakarta, Gatra.com - Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ru Amin, Arya Sinulingga meminta agar kader Gerindra di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) tidak diberi gaji hingga tunjungan.

Permintaan ini berangkat dari pernyataan yang dikeluarkan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono yang mengajak pendukung Prabowo-Sandi di Pilpres untuk tidak mengakui hasil Pilpres 2019. Bentuk kongkrit dari hal ini adalah menolak membayar pajak.

“Kita minta DPR RI jangan kasih gaji kepada anggota DPR dari Gerindra dan juga jangan dikasih THR karena dia hidup dari paak. Baik ketuanya sampai bawah-bawahnya jangan dikasih gaji dan seluruh staf pendukungnya jangan dikasih gaji,” tegas Arya di Rumah Cemara, Menteng, Kamis, (16/5).

Gerindra, tegas politisi Perindo ini harus konsisten dengan apa yang diucapkan. Tidak hanya soal gaji, tetapi pembangunan hasil pajak yang dikumpulkan dari masyarakat seperti jalan raya dan moda transportasi.

“Itu semua kan sarana publik dari pajak. Jangan nikmati lampu jalan, jangan naik busway apalagu MRT, jangan. Naik apa? enggak boleh ngajak aja, enggak bisa karena lu nginjak kaki aja di jalan raya lu bayar pajak. Jadi melayang, makanya saya bilang tadi ini mahluk atau bukan,” sindir Arya.

Menolak membayar pajak adalah satu satu bentuk perlawanan masyarakat. Menurut Arief, langkah ini sama seperti yang diajarkan Megawati Soekarnoputri ketika melawan rezim Soeharto yang dinilainya mirip dengan rezim saat ini.

"Dengan kita menolak bayar pajak dan tidak mengakui pemerintahan yang dihasilkan oleh Pilpres 2019, dan anggota DPR dari Gerindra serta parpol koalisi tidak perlu ikut membentuk DPR RI 2019-2024, adalah jalan untuk tidak mengakui pemerintahan hasil Pilpres 2019," kata Arief.

Wem Fernandez