Mataram, Gatra.com - Ketua Pemenangan Prabowo-Sandi NTB, Ali Usman Ahim Alkhairi menjelaskan, Partai Gerindra di NTB menentukan sikap dalam Pilpres 2019 dengan menolak rekapitulasi suara dari lima provinsi besar di Indonesia. 

Tindakan itu sesuai sikap Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga di Jakarta, yang mengklaim kemenangan Prabowo-Sandi 54%.

"Sikap kader Gerindra, koalisi dan seluruh relawan. Kami mengikuti pemaparan kecurangan yang terstruktur, sistematis, masif dan brutal. Kami menolak rekapitulasi suara di lima provinsi, yaitu Bali, Jateng, Jatim dan provinsi lain," kata Usman pada gelar syukuran kemenangan Prabowo-Sandi wilayah NTB di Mataram, Rabu petang (15/5).

Usman menambahkan, relawan Prabowo-Sandi akan menempuh jalur konstitusional untuk melaporkan indikasi kecurangan melalui Mahkamah Konstitusi. 

“Sepertinya ada konspirasi besar yang tidak menginginkan Prabowo jadi presiden. Kita menempuh jalur konstitusional, kita mempertimbangkan melaporkan ke MK," ujarnya.

Ali Usman juga menyampaikan pesan Prabowo agar para relawan tetap menjaga soliditas dan semangat juang.

"Kita pastikan tanggal 22 Mei KPU mengumumkan Prabowo-Sandi menjadi pemenang. Kami mengucapkan terimakasih pada masyarakat NTB yang memberikan pilihannya pada Prabowo-Sandi," ujarnya.

Ketua Bidang Pembinaan Disiplin DPP Gerindra Bambang Kristiono mengatakan, Partai Gerindra telah berhasil mempertahankan kemenangan dengan posisi 67,8 persen suara. Partai Gerindra telah berhasil menjadi partai pemenang di NTB.

“Jadi Prabowo berhasil mempertahankan kemenangan dengan posisi 67,8 persen suara. Untuk legislator partai Gerindra mendapatkan kenaikan yang menggembirakan baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota," kata Bambang yang lolos sebagai Caleg DPR dari dapil 2 Pulau Lombok.

Bambang juga meminta para relawan, kader partai dan pendukung tetap optimis untuk kemenangan Prabowo-Sandi. Relawan dan kader diminta untuk mengawal suara kemenangan sampai pada satu keputusan Prabowo Subianto dilantik menjadi presiden.

Ketua DPD Gerindra NTB, Ridwan Hidayat menyatakan, banyaknya petugas KPPS yang meninggal, agar pemerintah menetapkan status kejadian luar biasa dan membuat tim pencari fakta.

"Kami mengusulkan ditetapkan kejadian luar biasa dan segera diusut secara tuntas penyebab kematian sehingga tidak muncul kecurigaan-kecurigakan. KPPS yang meninggal hendaknya diberikan gelar pahlawan demokrasi, keluarga besar Partai Gerindra ikut berbelasungkawa," ungkapnya.

Ridwan Hidayat juga tidak bisa pungkiri masih banyak ditemukan kecurangan di beberapa daerah yang tentu saja mencoreng tumbuh dan berkembangnya demokrasi yang sehat.

“Kami usulkan membuat sebuah tim pencari fakta untuk kita bongkar sehingga lahirlah rasa keadilan untuk bangsa ini," kata Ridwan.