Jakarta, Gatra.com - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) Fadli Zon menanggapi dibentuknya Tim Asistensi Hukum Nasional oleh Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (MenkoPolhukam) Wiranto.

Tim Asistensi Hukum ini terdiri dari 24 Ahli yang akan melakukan pengawasan terhadap siapaun yang melakukan aktivitas melanggar hukum. Pengawasan ini menyasar para pengadu domba, pihak yang suka berbicara tanpa bukti, dan penyebar hoaks di media sosial. Mereka akan diamati dengan saksama oleh pemerintah. Jika ditemukan bukti pelanggaran hukumnya, aksi tegas akan diambilnya tanpa keraguan.

Menurut Fadli, dibentuknya tim tersebut yang diduga akan menyasar kubu Prabowo-Sandi dengan 'People Power' yang keras mengkritik proses pemilu dan pemerintahan saat ini merupakan tindakan penyalahgunaan kekuasaan.

"Pak Wiranto jangan ngawur. Jangan abuse of power. Itu akan membuat rakyat semakin muak. Rakyat makin muak akibatnya bisa fatal," ujarnya pada awak media di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (15/5).

Ia menambahkan jika pemerintah memilih jalan demokrasi maka harus menerima kritik dari masyarakat, bukannya dianggap menghina pemerintahan.

"Jadi ya demokrasi itu ya begitu. Harus tahan dengan kritik. Masa baru sedikit saja mengkritik presiden dianggap menghina. Ini terlalu menjadi pasal karet. Saya kira kalau kita memilih jalan demokrasi ya begitu," ujarnya.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini juga menyebut, apabila tidak ingin proses demokrasi dengan segala bentuk ungkapan pendapat dilakukan maka lebih baik menjadi negara otoriter yang tidak melakukan proses demokrasi seperti pemilu.

"Kecuali kalau kita memang sudah mau menutup jalan demokrasi ini dan kembali menjadi negara otoritarian. Kalau mau menjadi negara otoritarian sekalian aja gausah ada pemilu. Angkat aja diri sendiri menjadi presiden seumur hidup," ucapnya.