Jakarta, Gatra.com - Pro Jokowi (PROJO) menilai sikap Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi tidak mempercayai Komisi Pemilihan Umum (KPU) sangat menggelikan.

"Ketidakpercayaan BPN Prabowo-Sandi kepada KPU sebagai sesuatu yang menggelikan," kata Budi Arie Setiadi, Ketua Umum (Ketum) PROJO di Jakarta, Rabu (15/5).

Sikap tersebut menggelikan karena jika tidak percaya terhadap KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), kenapa kubu Prabowo-Sandi mengapa mengikuti pemilu. KPU dan Bawaslu dibentuk dan bekerja sesuai undang-undang.

"Para personelnya pun diseleksi dan dipilih oleh aspirasi peserta pemilu yaitu Parpol. Kok enggak percaya sama produk yang anda buat sendiri? Logikanya lucu," kata Budi.

Meski demikian, lanjut Budi, pihaknya yang mendukung pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin (Jokowi-Ma'ruf), mempersilakan Prabowo-Sandi dan kubunya menyatakan tidak mempercayai KPU.

"Kalau mereka enggak percaya KPU, itu terserah mereka. Posisi Jokowi-Amin dan Prabowo-Sandi kan sama-sama peserta dan konstentan Pilpres 2019. Lah kita kan sama- sama peserta yang ikut aturan main yang di putuskan dan diawasi oleh KPU dan Bawaslu," katanya.

Karena itu, PROJO mengimbau semua elemen termasuk kubu Prabowo-Sandi yang sudah beberapa kali melakukan deklarasi klaim menang pilpres versinya sendiri untuk menunggu hasil pengumuman ?KPU yang akan disampaikan pada 22 Mei 2019.

"Jadi kita tunggu saja pengumuman KPU 22 Mei 2019. Kita serahkan saja pada wasit. Jangan pemain mau ikut- ikutan jadi wasit," kata Budi.

Soal klaim yang terus didengung-dengungkan BPN bahwa terjadi kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan massif dalam Pemilu khususnya P?ilpres, tinggal ajukan saja ke Mahkamah Konstitusi (MK) sesuai koridor institusi jika BPN benar-benar memiliki bukti, bukan berteriak-teriak dan ancam melakukan people power.

"Kan ada mekanisme hukum hingga 28 Juni 2019. Jangan teriak- teriak curang tapi tanpa bukti. Fitnah itu namanya. Tapi kalau enggak percaya MK mau percaya siapa lagi? Negara kita kan negara hukum," ujarnya.

Nanti kalau tidak percaya MK, lanjut Budi, bisa-bisa enggak percaya sama sistem hukum dan ujungnya enggak percaya Negara. "Lalu mau bubarin NKRI? Ini agenda siapa? Ingat NKRI itu berdiri dengan pengorbanan jutaan nyawa pahlawan kusuma bangsa," tandas Budi.

Menurutnya, demokrasi itu mewajibkan hadirnya tertib sosial dan semua tidak ada yang kebal hukum. Siapapun harus mengikuti aturan main atau hukum dan tidak bisa semaunya sendiri.

"Kalau mau menang sendiri bukan demokrasi namanya. Ingat demokrasi Indonesia itu, kita perjuangkan dengan darah, keringat dan airmata para mahasiswa dan rakyat tahun 1998," kata Budi.