Medan, Gatra.com – Gubernur Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Edy Rahmayadi tidak menginginkan kasus korupsi yang disematkan untuk Sumut terulang kembali. Untuk itu, dia berjanji akan menjalankan pemerintahan yang bersih.

Mantan ketua PSSI tersebut mengatakan bahwa saat ini dia sedang menyiapkan sejumlah formula. Hal tersebut sebagai langkah dalam menjalankan pemerintahan yang bersih. Hal pertama yang akan dilakukannya dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih yakni dengan cara melakukan singkronisasi badan pengawas.

Baca Juga : KPK Pastikan Kelanjutan Penanganan Kasus Suap Gatot Pujo Nugroho

"Kita mau menyatukan singkronisasi badan pengawas yang real (nyata), disitu ada KPK yang ikut didalamnya BPK, BPKP yang terakhir akan menguatkan Inspektorat," katanya saat rapat rakor pencegahan korupsi, di Kantor Gubernur Sumut, Selasa (14/5).

Edy tidak lupa mengajak insan pers untuk turut melakukan pengawasan. Khususnya dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih. Sehingga persoalan korupsi dapat terselesaikan. "Misalkan saya dan wagub memerintahkan demikian, mulai dari budgeting ataun perencanaan, kita akan open management, transparan," terangnya.

Baca Juga : ASN Koruptor Sumut Tertinggi, Ditjen Otda: Pembinaannya Bukan di Kemendagri

Dalam hal pengadaan barang dan jasa, Edy tidak ingin ada permainan disana. Penetapan pemenang pengadaan barang dan jasa harus berdasarkan kualitas, kapabilitas. "Saya tidak mau bermain, anda pasti tahu ada pengantin, mulai hari ini tidak ada seperti itu. Karena itu awal mula persoalan korupsi," urainya.

Selanjutnya, Edy ingin memperkuat Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan (APIP). Jika ada temuan, Inspektorat langsung turun tangan bekerja, setelah itu BPK masuk. Apabila masalah tidak terselesaikan maka akan dibawa ke ranah hukum.

Baca Juga : Ditahan, Tersangka Minta KPK Segera Selesaikan Kasus Suap DPRD Sumut

Management ASN, dianggapnya juga penting dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih. Edy sedikit bercerita mengenai pergeseran jabatan eselon II beberapa waktu lalu. Di mana, ia memastikan pengisian jabatan dilakukan secara profesional tanpa ada pesanan pihak manapun. "Baru-baru ini selesai 14 orang, itu yang terbaik, hasil assesment, disitu ada PTN, tokoh, akademisi," jelasnya.

Dana desa yang jumlahnya Rp1-3 miliar itu diakuinya juga rawan untuk dilakukan penyelewengan. Ia berjanji akan menurunkan Inspektorat untuk melakukan pengawasan. "Dana Desa, Rp1-3 miliar, ini akan saya perkuat, nanti Inspektorat kabupaten/kota membuat laporan ke Gubernur, Inspektorat Gubernur akan turun melakukan pengawasan," bebernya.

Baca Juga : KPK Panggil Dirut Pupuk Indonesia soal Suap Pengakutan Pupuk

Hal terakhir, lanjut dia, yakni dalam rangka melakukan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). "Optimalisasi pendapatan daerah, mulai dari BUMD, tolong ikut diawasi, kami berencana menginginkan Rp5 Triliun dalam waktu menjabat. Dari mana dapatnya salah satunya BUMD, tolong ikut awasi, kalau PAD maka yang laon akan lebih baik, itu rumusannya," tegas Edy.