Jakarta, Gatra.com - William Aditya Sarana bakal menjadi Anggota DPRD DKI Jakarta termuda, saat dinyatakan terpilih usianya baru menginjak 22 tahun dan baru berusia 23 tahun saat nanti dilantik pada bulan Agustus 2019.

Selepas lulus dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia, William memberanikan untuk mencalonkan diri sebagai calon anggota legtislatif untuk DPRD DKI dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Daerah Pemilihan 9 Jakarta Barat.

Ia mengaku mantap masuk ke dunia politik karena telah memiliki pengalaman sebelumnya berkiprah di politik kampus di UI dan pernah menjabat sebagai anggota kongres kampus dan Mahkamah Mahasiswa UI.

“Sebelum menjadi caleg saya aktivis, pernah menjabat sebagai anggota Kongres UI pernah menjabat juga sebagai Ketua Mahkamah Mahasiswa,” ujar William kepada Gatra.com, Selasa (14/5).

William mengaku motivasi utamanya masuk ke politik sejalan dengan agenda PSI untuk memerangi korupsi dan intoleansi.

“Korupsi dan intoransi adalah dua masalah besar bangsa yang ada di indonesia, saya mau nantinya di hari tua saya nanti dua masalah tersebut sudah enggak ada lagi di Indonesia khususnya Jakarta,” kata William.

Dengan usia yang terbilang sangat muda, William mengaku sempat menemui beberapa kesulitan. Diantaranya stigma-stigma tertentu yang meremehkan anak muda. 

Ia pun mengaku persoalan modal dana kampanye menjadi kesulitan tersendiri, namun di PSI ia mendapat bantuan dana kampanye sehingga hal tersebut dapat diselesaikan.

"Soal modal, oleh PSI alat alat peraga pun kita dibantu, dan pengeluaran-pengeluaran caleg kalau di PSI itu sangat dijaga karena takutnya akan terjadi mentalitas balik modal," katanya.  

Berbekal kampanye door to door dan blusukan ke berbagai komunitas, akhirnya aktivis yang pernah mengajukan judicial review terhadap UU Tindak Pidana Terorisme ini akhirnya bisa lolos menjadi anggota DPRD DKI.

Pasca dilantik pada Agustus 2019 nanti, William menyebut akan memulai kerjanya di DPRD DKI Jakarta dengan menyisir anggaran agar transparan dan tepat sasaran.

“Bulan November pengesahan anggaran, sebelumnya kita ingin memastikan anggaran yang ada tepat sasaran dan dilakukan secara transparan, karena selama ini kita belum tahu apakah proses penganggaran yang terjadi di DPRD itu sudah transparan atau belum,” ungkap William.