Jakarta, Gatra.com - Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Daeng M. Faqih menyebut autopsi verbal untuk penyelidikan kematian petugas Kelompok Penghitung Pemungutan Suara (KPPS) memiliki tingkat validasi yang rendah. Penyebabnya, data tersebut didapatkan dari hasil wawancara dengan orang lain, bukan dengan korban atau pasien yang bersangkutan.

Daeng membandingkan dengan metode rekam medis yang memang didapatkan langsung dari pasien yang bersangkutan. Dengan begitu, rekam medis dinilai memiliki tingkat validasi yang lebih tinggi dan akurat.

Meski validasi autopsi verbal dinilai rendah, Daeng mencatat metode tersebut masih memiliki nilai tinggi.

"Kecuali yang dikumpulkan dari verbal itu hasil autopsi jenazah, misalnya, nilainya tinggi. Nilai tinggi bukan karena verbalnya, tapi karena data autopsinya, tapi kalo bahannya verbal saja itu tidak valid," papar Daeng di Sekretariat IDI, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (13/5).

Ia menambahkan, alasan autopsi verbal tidak begitu valid untuk menyelidiki kematian petugas KPPS karena bersifat subjektif, atau berdasarkan penilaian dari narasumber.

"Orang yang ditanya itu perspesinya beda-beda, subjektif. Yang objektif itu, kalau dibuka rekam medisnya, ditanya dokter yang merawat. Itupun terkadang masih perlu memastikan harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut," jelas Daeng.

Kendati begitu, sumber informasi dari kerabat serta keluarga korban masih diperlukan untuk proses penyelidikan.