Jakarta, Gatra.com - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menilai Tim Pengawas dan Tim Pemantau DPR RI memiliki kinerja tidak jelas. Peneliti Senior Formappi, M. Djadijono mengusulkan agar tim dibubarkan karena hanya menghabiskan anggaran.

"Kita melihat tim yang dibentuk oleh DPR, apakah itu tim pengawas atau tim pemantau, sebetulnya hasilnya tidak cukup optimal," katanya di kantor Formappi, Jalan Matraman Raya, Jakarta, Senin (13/5).

Ia menuturkan tim pengawas yang terbentuk sejak 2015, masih diperpanjang masa kerjanya hingga sekarang. Padahal hasilnya tidak terlihat. Peneliti Formappi lainnya, Lucius Karus meminta DPR agar membubarkan tim tersebut.

" Mereka dibiayai oleh anggaran yang jelas dan cukup, tapi kita tidak dapat hasil apa-apa dari tim," ujar Lucius.

Mengambil contoh Tim Implementasi Lembaga Modern Reformasi Parlemen yang diketuai oleh Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah. Lembaga tersebut melakukan kunjungan ke Amerika Serikat beberapa bulan lalu, tanpa hasil yang bermanfaat. 

Selain itu, Formappi juga menyoroti sidang tertutup yang dilakukan oleh sejumlah komisi. Padahal pembahasan memiliki dampak langsung bagi masyarakat. Seperti rapat komisi VII mengenai pembiayaan haji.

"Begitu juga Komisi I karena bermitra dengan TNI, lembaga intel, dan sebagainya. Mereka punya alasan tertutup. Padahal mestinya kerja untuk lembaga tidak ada yang perlu ditutupi," imbuh dia.

Ia mengatakan rapat di DPR pada prinsipnya terbuka untuk publik. Menurutnya, rapat yang digelar tertutup adalah upaya untuk memelihara tradisi korupsi di Indonesia.

"Rapat DPR prinsipnya terbuka itu mestinya jadi prioritas, karena itu kita menilai keputusan rapat tertutup sebuah upaya untuk memelihara tradisi korupsi yang selama ini terus terjadi dan bertumbuh di DPR," ujarnya.