Yogyakarta, Gatra.com - Ketua DPD PDI Perjuangan Daerah Istimewa Yogyakarta, Bambang Praswanto, angkat bicara soal kadernya, Hasto Wardoyo, yang disebut akan menempati jabatan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Hasto diharap tak perlu mundur sebagai Bupati Kulonprogo dan merangkap jabatan sebagai Kepala BKKBN.

"Dobel saja (jabatannya). Tidak ada masalah. Apakah setelah masa jabatan BKKBN habis masih menjabat (bupati) atau diberi jabatan baru, kami tidak tahu. Bisa juga ditempatkan di tempat lain," kata Bambang saat ditemui di Kantor DPD PDI Perjuangan DIY, Senin (13/5).

Jabatan kepala badan ini dilantik langsung oleh presiden. Masanya pun akan habis mengikuti periode presiden, yakni Oktober 2019 nanti. "Posisinya ini Mei, kalau Oktober hanya 5 bulan. Wajar jabatan dobel," cetusnya.

Namun demikian, jika memang Hasto harus mundur dari jabatan sebagai bupati, PDIP tak masalah. Menurut Bambang, PDIP masih punya banyak kader terbaik.

"Kalau pergantian bupati kita tahu melalui proses DPRD dan partai. Kami punya stok kader cukup banyak untuk bertarung di (pilkada) 2022," ucapnya.

Dikonfirmasi secara terpisah, hingga Senin (13/5), Hasto Wardoyo belum menerima surat keputusan yang mengangkat dirinya sebagai kepala BKKBN. "Sampai hari ini belum. Saya masih fokus menjalankan program-program di Kulonprogo," katanya.

Ketika nanti surat keputusan itu diterima, maka ia akan berkonsultasi terlebih dahulu dengan Menteri Dalam Negeri dan PDIP. "Jabatan saya menjadi bupati masih sampai 2022," pungkasnya.

Sebelumnya foto surat pengangkatan Hasto sebagai Kepala BKKBN beredar di media sosial, kendati ia belum menerimanya. Namun hari ini di Malang, Presiden Joko Widodo membenarkan pengangkatan tersebut.

Reporter: Ridho Hidayat