Jakarta, Gatra.com - Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba hari ini datangi kantor Kementerian Koordinator Bidang Maritim. Pihaknya sebut pertemuannya dengan Menko Maritim, Luhut Binsar Pandjaitan untuk membahas laporan data.
Ditanya soal laporan data yang yang dibahas, gubernur enggan berkomentar banyak. "Cuma lapor saja tadi, laporkan data," jawab Abdul ketika ditemui di Kantor Kemenko Maritim, Jakarta, Senin (13/5).
Sebelumnya, Abdul Gani Kasuba telah dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada Jumat, 10 Mei 2019 lalu untuk menjalankan amanat sebagai Gubernur Maluku Utara di periode keduanya, yakni 2019-2024.
Baca Juga: Jadwal Belum Pasti, Pencanangan Tol NS Link Diundur
Setelah pelantikan tersebut, beberapa hal yang ingin dicapai dalam periode kedua kepemimpinannya adalah soal infrastruktur. Salah satunya permintaan pembangunan jalan tol dari Ternate menuju Bandara. Permintaan tersebut dinilai urgen karena jarak antara Ternate menuju Bandara tersebut sejauh 100km. Dengan adanya jalan tol, setidaknya akan ditempuh dengan waktu efisien yakni 45 menit.
Dikonfirmasi soal tindak lanjut permintaannya yang disampaikan langsung kepada Presiden Joko Widodo, dirinya hanya memberikan respon senyum kepada awak media.
Abdul merespon singkat bahwa usai pelantikan, dia akan lakukan langkah serius soal infrastruktur daerah. Termasuk diantaranya jalan lingkar Halmahera dan jalan-jalan di tiap kabupaten/kota.
Baca Juga: Sumsel Target Ekspor Cocofiber ke Jepang
Di periode ke depan, setidaknya ada beberapa PR yang masih perlu ditangani dengan serius oleh Abdul. Salah satunya mengenai harga kopra yang cenderung anjlok dan berpotensi rugikan petani. Saat ini harga kopra di pasaran Rp2.500 per kg dan dari produsen sekitar Rp1.750 per kg. Awal mula penurunan harga kopra karena serangan hama, lalu munculnya perusahaan sawit di Halmahera yang membuat penyempitan lahan.
Data dari Walhi Malut menyebutkan, Halmahera Selatan memiliki luas 40.376,89 kilometer persegi yang terdiri dari 31.484,40 km persegi luas laut dan 8.892,49 km persegi daratan. Daerah tersebut terdiri dari 30 kecamatan dan 249 desa. Tiga diantaranya sudah menjadi perkebunan sawit, yakni Gane Barat Selatan, Gane Timur Selatan, serta kepulauan Joronga.
Salah satu cara yang digunakan untuk mengatasi persoalan tersebut dengan mendatangkan investor industri minyak asal India, PT Putra Nusantara Himalaya Kurniajaya.