Jakarta, Gatra.com - Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Perkebunan sedang melakukan sinkronisasi data perkebunan sawit untuk memperoleh satu data secara nasional dengan metodologi yang disepakati.

Direktur Tanaman Tahunan dan Penyegar, Irmiyati Rahmi Nurbahar, dalam keterangan tertulis, Sabtu (11/5), menyampaikan keterangan tersebut menanggapi beberapa kritikan masyarakat terkait belum sinkronnya data perkebunan sawit di Indonesia.

?Menurutnya, Kementan bersama Badan Informasi Geospasial (BIG), Kementerian ATR, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) sedang melakukan konsolidasi data melalui penyamaan metodologi.

Secara khusus, lanjut Irmiyati?, Kementan memang telah mempublikasi data luas areal publikasi kelapa sawit seluas 14.327.093 hektare (ha). Data tersebut diperoleh melalui metode sensus, survei/sampling, administrasi report, dan sistem database secara online.

"Kami melakukan metodologi administrasi secara berjenjang mulai dari level terendah mantri perkebunan di kecamatan," kata Irmiyati.

Lebih lanjut Irmiyati menjelaskan petugas kecamatan yakni mantri perkebunan (manbun) mengumpulkan data kelapa sawit dari berbagai sumber, antara lain petani atau pekebun, kelompok tani, gapoktan, aparat desa, tokoh masyarakat, dan lain-lain. Data tersebut selanjutnya dilaporkan ke level kabupaten atau kota.

Verifikasi dan validasi data laporan selanjutnya melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS) dan instansi terkait lainnya di kabupaten atau kota serta provinsi, hingga pada akhirnya disampaikan pada pemerintah pusat.

"Ditjen Perkebunan melakukan validasi dan sinkronisasi data level nasional bersama stakeholder lainnya sebelum mempublikasikannya pada publik," kata Irmiyati.

Kementan menyambut positif upaya sinkronisasi data kelapa sawit. Data luas perkebunan di seluruh Tanah Air akan menjamin penelusuran produk sawit yang lebih akurat dan transparan dari hilir ke hulu. Prinsip keberlanjutan (sustainability) dan keakuratan data akan terjaga sehingga tidak lagi muncul hambatan produk sawit Indonesia.