Jakarta, Gatra.com - Menteri Koordinator Bidang Maritim, Luhut Binsar Pandjaitan menyebut sejauh ini tidak pernah ada persoalan mendasar kerjasama dengan investasi Cina.

"Baik (investasi dengan Cina). Baik, tidak pernah ada masalah," kata Luhut menanggapi adanya peringatan untuk berhati-hati dalam melakukan investasi dengan Cina, di Kemenko Maritim, Jakarta, Jumat (10/05).

Sebelumnya Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyebut bahwa standar yang dimiliki Cina terkait masalah lingkungan, hak asasi manusia dan good corporate governance, tergolong buruk. 

Selain itu hasil Global Fraud Report 2018 juga mengungkap terdapat banyak pelanggaran yang dilakukan terkait pengawas internal oleh Cina.

Dugaan pelanggaran yang dipaparkan Syarif itu diantaranya financial statement fraud, korupsi dan yang terbanyak asset misappriation. 

Namun menurut Luhut sejauh ini penerapan Cina dalam pemberantas korupsi patut diapresiasi, malah menjadi efek jera bahwa pelaku korupsi itu ditindak dengan cara ditembak mati.

"Begini, kalau mau belajar bagaimana memberantas korupsi, ya lihat cina itu, di tembak mati disana itu," tegasnya.

Terkait langkah BUMN yang dinilai harus berhati-hati bekerja dengan Cina, Luhut menyebut bahwa kehati-hatian itu tidak hanya terhadap Cina namun juga semua pihak yang ada. 

"Hati-hatinya jangan (hanya) dari Cina, semua pun harus (kita) hati-hati," katanya.

Diketahui, pengalaman Hong Kong ada sebanyak 70% kasus korupsi berasal dari privat sektor, yang saat ini KPK juga tengah meyakinkan Mahkamah Agung (MA), dalam rancangan pembentukan peraturan terhadap pidana korporasi. Semua itu dilakukan agar swasta dan korporasi dapat dijerat atas tindakan korupsi.

KPK menyebut bahwa dalam bentuk kerjasama pengawasan khusus secara ketat, jika ingin berinvestasi ada beberapa negara yang bisa menjadi contoh sistem pengelolaan anggaran negara yang baik seperti dilakukan Amerika Serikat, Inggris, Uni Eropa. 

Namun, untuk Cina, karena tata kelolanya BUMN buruk, maka diingatkan untuk berhati-hati dalam hal kerjasama.