Jakarta, Gatra.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan program-program yang dicanangkan oleh anggota Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) bersifat swadaya. Namun kini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memberikan bantuan.

Menurutnya, bantuan finansial itu diberikan setelah PKK menggarap program baru terkait pendataan keluarga terpadu melalui sebuah aplikasi. Bantuan operasional itu sebesar Rp250 ribu per bulan namun dicairkan tiap 3 bulan sekali.

"Selama ini, PKK bekerja dengan uang sendiri. Bayar pulsa, siapkan kertas, rapat. Sekarang pemerintah yang menyediakan," ujar Anies selepas penyerahan kartu ATM secara simbolik di Gedung PKK Melati Jaya, Kebagusan, Jakarta Selatan, Jumat (9/5).

Sementara itu, Ketua PKK DKI Jakarta sekaligus istri Anies Baswesan, Fery Farhati Ganis menyebut pendataan keluarga terpadu sudah dilakikan sejak lama secara manual. Sayangnya, informasi tersebut hanya digunakan untuk imternal PKK, bukan lembaga atau publik.

"Pendataan ini kan sudah dilakukan dari dulu, sudah lama sejak PKK ada. Tapi dilakukan secara maual dan informasinya hanya dimanfaatkan oleh PKK. Jadi karena strukturnya berjenjang, pelaporannya dari bawah ke pusat. Kemudian sekarang, aplikasinya dibuat supaya lebih reliable datanya," kata Fery.

Lebih lanjut, Fery menjelaskan, proses perekapan data keluarga secara manual. Data tersebut dihimpun dari tingkat RT hingga RW. Namun pada saat proses perekapannya, diemukan banyak kesalahan.

"Dengan menggunakan aplikasi, kesalahan bisa diminimalisir. Kemudian datanya lebih bisa dimanfaatkan oleh banyak orang. Alhamdulillah Pemda [Jakarta] mendukung, dan semua nanti bisa memanfaatkan data yang dikumpulkan oleh PKK," kata Fery.