Kulonprogo, Gatra.com – Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo yang diisukan menjadi Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) menilai tantangan terbesar badan pemerintah ini adalah soal manajemen kependudukan di tengah bonus demografi.

“Bonus demografi yang kita nikmati sampai nanti 2036 akibat program Keluarga Berencana (KB) di tingkat kabupaten dan provinsi direduksi semasa Presiden Gus Dur,” kata Hasto, saat dihubungi, Jumat (10/5).

Menurutnya, dulu sebelum direduksi, program KB melalui ‘Kampung KB’ dinilai berhasil karena angka pertumbuhan penduduk mampu ditekan dengan baik.

Bahkan program vasektomi yang diluncurkan dengan hadiah satu ekor kambing bagi pesertanya dinilai menjadi terobosan untuk mengatur jumlah penduduk.

Pada masa mendatang, Hasto yang juga berprofesi sebagai dokter kandungan ini menilai tantangan yang dihadapi BKKBN adalah persoalan manajemen kependudukan. Menurut dia, besarnya jumlah penduduk usia produktif akan menjadi kendala besar.

“Bonus demografi ini bisa dimanajemen, bagaimana dua orang produktif mampu menanggung biaya hidup satu orang saja. Sehingga satu orang yang ditanggung ini akan bisa menjadi modal pembangunan dan bukan menjadi beban pembangunan di masa depan,” katanya.

Tak hanya persoalan manajemen kependudukan yang menjadi tantangan BKKBN, isu-isu kesehatan yang menyangkut perempuan dan anak, kemudian banyaknya kematian bayi, serta risiko stunting yang tinggi juga harus mendapat perhatian.

“Dalam sudut pandang sebagai dokter dan bupati, masalah yang saya sampaikan itu adalah isu-isu kesehatan krusial. Pemerintah harus bekerja mulai sekarang,” katanya.

Saat disinggung jika berbagai tantangan itu akan menjadi programnya jika benar ditunjuk sebagai Kepala BKKBN, Hasto tak menampik. Toh sampai sekarang ia belum menerima surat resmi dari pemerintah untuk jabatan tersebut, kendati foto surat itu telah beredar di media sosial dan layanan pesan.

“Tapi sebagai Bupati, perhatian terhadap isu-isu kesehatan menjadi program kerja yang mendapatkan prioritas,” katanya.