Kulonprogo, Gatra com – Meski sudah menerima pesan dari Dirjen Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan soal penetapan sebagai Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN), Bupati Kulonprogo Hasto Wardoyo mengatakan akan menunggu surat resmi dari pusat. Hal ini menyikapi beredarnya foto surat keputusan jabatan itu.

“Surat keputusan yang sekarang viral jujur baru saya terima dari bapak Dirjen Kemas pada Kamis (9/5) sore dan saya belum konfirmasi ke atas. Surat itu berbarengan dengan pesan dari relasi yang menanyakan betul tidaknya surat itu,” kata Hasto saat dihubungi Gatra.com, Jumat (10/5).

Walau sudah memiliki aspek legalitas, karena dikirim Kementerian langsung,  Hasto menyatakan dirinya sama sekali belum menerima penjelasan atau perintah langsung dari pusat. Untuk itu dirinya tidak bisa menjelaskan lebih lanjut tentang hal ini.

Hasto menyatakan dia sebenarnya bukan kandidat yang tepat untuk mengisi jabatan itu mengingat dirinya sekarang bupati yang masa jabatannya berakhir pada 2022. Namun bila memang surat itu benar maka dirinya berharap mekanismenya sesuai aturan.

“Tapi jujur, beberapa waktu saya pernah pernah diberitahu beberapa orang penting bahwa saya adalah kandidat utama mengisi jabatan Kepala BKKBN yang kosong dua bulan karena ditinggal pensiun. Hal ini sempat dirapatkan oleh Presiden,” katanya.

Jika memang nantinya keputusan itu benar, Hasto menyatakan akan bersiap diri. Ada dua persiapan, yaitu menyiapkan diri untuk pekerjaan baru dan menyiapkan diri untuk menata pekerjaan yang ditinggalkan.

“Memimpin departemen itu berbeda dengan menjadi bupati. Jika memang benar maka saya harus banyak belajar. Ini harus saya lakukan meskipun profesi saya adalah dokter kebidanan dan mengurusi alat kontrasepsi,” katanya.

Untuk pekerjaan lama, Hasto mengatakan dia akan menyelesaikan berbagai program yang dijanjikan saat kampanye karena itu adalah janji politik yang harus ditepati.

“Demikian juga dengan tugas kepartaian, saya rasa akan banyak hal yang perlu dipersiapkan sebelum melakukan tugas baru,” ujarnya.

Sebelumnya, sempat viral surat keputusan presiden bernomor 33/TPA Tahun 2019 yang ditandatangani pada 30 April dan menyatakan Hasto diangkat sebagai Kepala BKKBN. Hanya saja Presiden Joko Widodo belum menandatanganinya. Tandatangan dan cap basah petikan sah surat itu ditandatangani oleh Deputi Bidang Administrasi Sekretelaris Kabinet Farid Utomo.

Mengenai surat ini, Setda Kulonprogo Astungkoro belum menerima surat resminya. Bahkan saat dihubungi, Setda mengatakan tidak tahu pasti asal muasal foto SK tersebut sehingga beredar di masyarakat. Bahkan banyak pihak yang menanyakan kebenaran akan SK tersebut.

"Soal kepastian benar atau tidaknya kabar itu, kita menunggu surat resminya,” kata Astungkoro.