Jakarta, Gatra.com- Rencana pemindahan ibu kota yang sedang serius dibicarakan oleh pemerintah tak luput dari kebijakan anggaran. Disebut belum restui anggaran, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo menyebut bahwa besok, Jumat (10/5) sore akan dilakukan rapat terkait anggaran tersebut.

"Nanti kita lihat dulu (Anggaran rencana pemindahan ibu kota) kita sedang bahas besok sore kita baru rapat, rapimnya," jawabnya usai mengisi acara di Hotel JS Luwansa Jakarta, (09/05). 

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan bahwa terkait kebijakan anggaran pemindahan ibu kota akan diputuskan ketika perencanaan sudah matang. Sehingga prediksi anggararan bisa akurat lalu diputuskan strategi dan teknis pembiayaan didapatkan.

Baca juga: Palangka Raya Jadi Ibu Kota, JJ Rizal: Nanti Dituding Pak Jokowi Buat 'Kota Kiri'

Presiden Joko Widodo, juga telah menjelaskan bahwa anggaran rencana pemindahan ibu kota tidak akan membebani APBN. Prediksi dana tersebut mencapai Rp466 Triliun. Prediksi tersebut disampaikan oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas). 

Sementara mengenai Undang-Undang mengenai APBN 2020 masih dalam tahap perencanaan. Mengenai anggaran pemindahan ibu kota juga belum dimasukkan dalam alokasi.

Baca juga: Sejumlah Pakar Pertanyakan Urgensi Pemindahan Ibu Kota

Ditemui di Kantor Staf Presiden, pada Senin (6/5) lalu, Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengiyakan bahwa pembiayaan pemindahan kota ini ingin melibatkan sektor swasta serta BUMN. Sehingga anggaran dari APBN bisa ditekan hanya untuk inisiatif pembangunan beberapa kantor.

"Kita ingin dorong pembangunan kreatif. APBN hanya untuk inisiatif dan beberapa kantor. Kita maksimalkan BUMN, swasta sektor properti dan APBN," ujar Bambang.

Dikonfirmasi soal pelibatan BUMN dan swasta, Mardiasmo sebut tetap akan persiapkan rapat bersama beberpaa pihak yang terkait. Baca juga: Bappeda Kaltim: Bukit Suharto Strategis Jadi Ibu Kota Negara

"Justru itu (Anggaran dengan BUMN), kita juga persiapan jadi kita rapat sesuai persiapan semuanya. Kita kan harus ada rapat dengan bumn, dengan kementerian keuangan kita lihat dan sebagainya kita baru bahas," tutupnya.