Jakarta, Gatra.com - Kabinet rekonsiliasi nasional dinilai sangat mutlak dibentuk usai penyelenggaraan Pilpres 2019, yang terkesan sangat identik dengan benturan antar peserta pemilu.

“Kabinet tersebut dianggap sebagai upaya merajut kembali tenun kebangsaan yang sempat ‘terkoyak’ selama Pilpres 2019,” kata Pengamat Politik Indo Barometer, Muhammad Qodari di Jakarta, Kamis, (9/5).

Dirinya menilai siapapun Capres-Cawapres yang terpilih diharapkan dapat membentuk kabinet tersebut.

Dikatakan, prioritas utama bagi bangsa Indonesia sekarang ini adalah rekonsiliasi nasional sebagai upaya merekatkan kembali persatuan dan kesatuan bangsa, sehubungan dengan polarisasi Pilpres 2019 yang semakin tinggi, bahkan lebih tinggi dari 2014.

“Jadi saya mengusulkan untuk kabinet Pak Jokowi 2019-2021 kalau memang menang, atau dua-duanya lah, mau Pak Jokowi, Pak Prabowo, itu semua partai yang ada, itu masuk kabinet. Jadi kabinet rekonsiliasi total," katanya.

Kabinet Rekonsiliasi ini dirasa perlu, lanjutnya,  mengingat masa Pilpres terjadi polarisasi yang tajam berdasarkan hasil penghitungan suara di beberapa wilayah.

Qodari lalu menyebutkan wilayah-wilayah yang memiliki jarak suara kemenangan di angka 80-90%, mulai dari Aceh, Sumatera Barat untuk kemenangan Prabowo-Sandiaga, atau NTT, Sulut dan Bali yang dikuasai Jokowi.