Surabaya, Gatra.com- Wakil Wali Kota Surabaya, Whisnu Sakti Buana bersyukur atas pelaksanaan pemilu serentak 2019 yang berjalan lancar dan damai di Kota Surabaya pada 17 April lalu. Namun, politisi Partai PDIP ini mengaku ada catatan yang perlu dievaluasi dalam proses pelaksanaan pesta demokrasi ini.

"Alhamdulillah kalau pelaksanaan pemilu itu Surabaya bisa berjalan lancar, damai. Cuma perlu evaluasi yang menyeluruh terkait pelaksanaan pemilu serentak," kata Wishnu usai mengikuti rapat bersama anggota DPRD Kota Surabaya, Selasa (7/5).

Perlunya evaluasi dalam pemilu serentak ini, kata Wishnu, lantaran berdasarkan catatan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya, tercatat sudah 14 petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Kota Surabaya yang meninggal dunia. "Artinya ini butuh evaluasi yang mendalam untuk lima tahun kedepan apakah harus serentak seperti ini," ujar Wishnu.

Ia mengakui bahwa meknisme apapun dalam pesta demokrasi, melaksanakan dan menjaga kotak suara memang melelahkan, bahkan akan menjadi beban tersendiri bagi petugas KPPS. Sehingga dikhawatikan nantinya dapat mempengaruhi kondisi psikologis atau menyebabkan trauma mendalam bagi para petugas KPPS.

"Kita takutnya nanti semua malah menjadi trauma untuk jadi KPPS. Baru (pemilihan serentak) ini terjadi KPPS itu mempertaruhkan nyawa yang tidak pernah dihitung sebelumnya," kata Wisnhu.

Dengan kondisi demikian, politisi Partai PDIP ini menilai perlu ada evaluasi secara menyeluruh perihal pelaksanaan pemilu serentak yang banyak mengakibatkan petugas penyelenggara kehilangan nyawa. "Harusnya ada evaluasi yang menyeluruh, mau dipisah seperti apa, tantangannya bagaimana, ya mungkin bisa jadi masukan untuk para anggota DPR RI di Senayan," ujarnya.

Wishnu menuding bahwa pelaksanaan pemilu serentak ini terjadi lantaran ada segelintir orang yang dengan sengaja mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi untuk menerapkan pemilu serentak.

"Inikan hanya karena ulah segelintir orang gugatan MK yang akhirnya merubah konstelasi sehingga pemilu serentak, mereka bertanggung jawab secara moral. Ini bukan keputusan DPR sebetulnya, tapi gugatan beberapa person ke MK yang ini harus dijalankan. Seperti ini sudah menimbulkan banyak korban," pungkas Wishnu.

Reporter: Muhammad Rizky

Editor: Bernadetta Febriana