Kupang, Gatra.com - Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Josef Nae Soi mengatakan pentingnya memiliki tenaga kerja yang berkualitas dan kompentensi yang bersaing. Sementara jika dilihat dari kualitas kompetensi, tenaga kerja di NTT  masih memprihatinkan. Rata-rata,belum mampu memenuhi kompetensi kerja yang ada pada lowongan kerja. 

"Maka, kita perlu memberikan pembekalan kepada para tenaga kerja, sehingga bisa meningkatkan kompetensi mereka," ujar Josef saat membuka Workshop Penatalaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Pasca Moratorium Provinsi NTT, di Aula Fernandez Gedung Sasando, Kantor Gubernur NTT Rabu (8/5).

Dengan kondis ini, ia pun menilai perlu memberikan pembekalan kepada para tenaga kerja, sehingga bisa meningkatkan kompetensi mereka," ujar Josef.

"Kita juga perlu membekali diri mereka dengan enam dimensi kompetensi. Pertama adalah pemahaman kognitif, pengetahuan, skill atau keterampilan, minat, sikap atau attitude dan memiliki nilai. Bila kita punya semua itu, maka NTT tentu punya tenaga kerja yang hebat-hebat. Bapa ibu yang ada di bidang ketenagakerjaan supaya bisa berdayakan itu dengan baik," tegasnya. 

Karena itu kata Josef Nae Soi, perlunya pengawasan terhadap proses rekrutmen.  " Tolong diatur, direkrut sesuai ketentuan yang baik. Bila ada yang merekrut anak-anak kita tanpa melalui prosedur yang benar. Karena kondisi tenaga kerja migran dari NTT sejauh ini juga masih memprihatinkan," tambah Josef.

Dia menyebutkan Senin 6 Mei 2019 lalu ada unjuk rasa besar –besaran di Kantor GUbernur NTT. Dalam orasinya menyebutkan peride Januari–April 2019 ini sudah 41 peti jenasah TKI/TKW tiba di NTT. Karena itu hal ini menjadi perhatian serius. 

“Kita tidak boleh main-main dengan masalah ketenagakerjaan seperti ini. Tugas kita melihat, mendengar, mengawasi mereka yang berkeliaran di desa atau kelurahan, yang berniat buruk hendak mengambil anak-anak kita. Kita, melalui Dinas Nakertrans juga harus mengawasi anak-anak kita, mulai dari desa atau kelurahan hingga penempatan di tempat kerjanya," pinta Josef.

Sementara itu Staf ahli Bidang Hubungan Kelembagaan Kementerian Ketenegakerjaan RI, Irianto Simbolon pun mendukung pernyataan Wakil Gubernur terkait dengan peningkatan kualitas tenaga kerja.

"Pemerintah sejauh ini juga menjadikan pengembangan tenaga kerja sebagai prioritas utama. Pengembangan tersebut diantaranya dengan mengadakan profesional training, sebagai sarana untuk meningkatkan kompetensi pekerja," ujar Irianto.

Layanan Terpadu Satu Atap atau LTSA kata Irianto Simbolon, sebagai pusat untuk mewujudkan pelayanan dan perlindungan tenaga kerja. Prosesnya harus efisiensi dan transparan dalam pengurusan dokumen dan percepatan peningkatan kualitas pekerja Indonesia.

Karena itu  calon pekerja migrasi harus menyiapkan diri secara baik dengan cara meningkatkan soft skill, agar bisa bekerja sesuai kompetensi. Bisa juga dengan mengikuti workshop seperti ini.

"Harapannya, bisa tercipta kinerja yang berkesianmbungan antara pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan perlindungan tenaga kerja,” jelas Irianto Simbolon.

Kepala Dinas Koperasi dan Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTT, Sisilia Sona menyampaikan bahwa tujuan dan kegiatan workshop ini adalah untuk membangun kesepakatan bersama pembentukan Pokja Pelayanan Terpadu Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan tenaga kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) asal Provinsi Nusa Tenggara Timur, pasca moratorium

. Workshop sehari itu juga dihadiri oleh para Bupati dari seluruh Kabupaten se-Nusa Tenggara Timur.