Jakarta, Gatra.com - Direktur Jenderal Kebudayaan Hilmar Farid mengatakan sebanyak 320 kabupaten dan kota terlibat aktif dalam mengidentifikasi kekayaan kebudayaan di daerah masing-masing.

"Mereka mengidentifikasi 10 poin untuk menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) yang dimiliki daerah masing-masing," kata Hilmar dalam acara diskusi yang Akademi Ilmuwan Muda Indonesia (ALMI) di Lantai 17, Perpustakaan Nasional, Jakarta, Selasa (7/5).

Hingga saat ini masih terdapat sekitar 190-an kabupaten serta kota yang belum menyerahkan PPKD daerahnya. Hal ini dikarenakan berbagai kendala di lapangan yang tidak mudah selesaikan.

Hilmar mencontohkan mulai dari kendala riset, keuangan sampai dengan sumber daya manusia (SDM).

Terbatasnya sumber daya manusia, menurut Hilmar, disebabkan banyaknya Jurusan Ilmu Sejarah ditutup.

"Akibatnya lack of knowledge menjadi semakin terlihat. Jumlah orang yang terdidik di bidang humanior semakin sedikit. Itu salah satu sebab masih banyak PPKD belum selesai ditulis," ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Hilmar mengapresiasi pemda yang serius melakukan inventerisasi PPKD untuk tujuan mengembangkan potensi daerah.

"Contohnya Pemerintah Kota Bandung yang waktu itu dipimpin Ridwan Kamil menyerahkan dokumen PPKD setebal 1.000 halaman lebih. Ini menunjukkan Pemkot-nya serius. Semua itu karena tim perisetnya juga ada. Pemkot/Pemkab lain ada juga yang dokumennya cuma sampai 70-an halaman. Kayak skripsi aja," tutupnya.