Jakarta, Gatra.com - Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Oesman Sapta Odang meminta kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) tidak dilaksanakan secara serentak kedepannya.

"Saya pesan ke Kemendagri. Menurut kami perlu ada pemikiran kedepan pemisahan, juga dalam pelaksanaan keputusan pilpres dari Mei ke Oktober 8 bulan itu agak jauh dan itu bisa menimbulkan macem-macem juga," jelas pria yang akrab disapa OSO di Rapat Kerja DPD RI terkait evaluasi pemilu serentak 2019, di Gedung Nusantara V Senayan, Selasa (7/5).

OSO memaklumi bahwa Indonesia sebagai negara dengan sistem demokrasi yang masih berusia muda wajar bila masih terdapat kekurangan. "Tentunya tidak mungkin tidak ada kekurangan dalam pelaksanaan demokrasi. Demokrasi kita ini baru 21 tahun. Negara besar seperti Amerika itu membutuhkan 232 tahun untuk membangun sistem demokrasi," ujarnya

Lebih lanjut, menurut OSO adanya gejolak di masyarakat hanya hal yang kecil dan masih bisa ditangani oleh Aparat Kepolisian. "Jadi kalau ada sedikit gejolak2 biasa saja dan itu bisa diatasi oleh kepolisian kita," ia melanjutkan.

Meskipun demikian, dari banyaknya kekurangan yang OSO dan anggota DPD lainnya lihat, Ia tetap menilai pelaksanan Pemilu Serentak 2019 yang lalu telah berlangsung secara sukses.

"Saya menganggap sebagai pelaksana Undang-Undang, DPD RI (menyatakan) pemilu yang begitu besar dan belum pernah dilaksanakan oleh negara manapun kami nyatakan sukses dan berhasil," tutupnya.